Pemimpin Lembaga Adat Diminta Tidak Berpolitik

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Salah satu Tokoh Pemuda Mimika NalioJangkup meminta tiga pimpinan lembaga adat yakni. Sekertaris Eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) Abraham Timang, Direktur eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Odizeus Beanal dan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Robert Waraopea agar tidak berpolitik, menjadi calon bupati pada Pilkada tahun 2018 mendatang.

"Dua lembaga masyarakat Amungme dan Kamoro dan LPMAK dibentuk untuk kepentingan masyarakat Mimika asli Mimika, bukan untuk berpolitik" kata Nalio kepada Salam Papua saat ditemui di bilangan jalan Cenderawasih, Kamis (27/7).

Menurutnya, LPMAK, Lemasa dan Lemasko dibentuk untuk pengembangan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. PT Freeport memberikan dana hibah kepada ketiga lembaga untuk mengelola demi memajukan masyarakat Amungme dan Kamoro dan 5 suku kekerabatan.

Nalio mengatakan, buruknya pemerintahan saat ini membuat pimpinan di lembaga adat mulai menunjukan kesiapan mereka  untuk memimpin daerah ini. Terlihat Ketua Lemasa telah mendaftarkan diri di beberapa parpol untuk perebutan orang nomor satu di Mimika. Begitu juga dengan Ketua Lemasko melalui jalur independen. Pimpinan LPMAK memimpin salah satu partai di Mimika. Terbukti ketiga pimpinan tersebut telah masuk dalam dunia politik.

"Kami lihat Ketua Lemasko sudah bicara di politik beliau sendiri sudah siap maju untuk calon bupati. Ketua Lemasa juga sudah mendaftarkan diri di partai artinya beliau-beliau sudah ikut terlibat didalam politik dan SE LPMAK juga sebagai ketua DPC PSI," katanya.

Nalio merasa prihatin terhadap kondisi tersebut, karena lembaga yang dikhususkan untuk pengembangan masyarakat, nantinya tidak berperan aktif akibat politik. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat.

"Saya melihat situasi ini sangat merugikan masyarakat Amungme dan Kamoro," katanya.
Nalio mengungkapkan, walau para pimpinan lembaga tersebut dalam berpolitik, terlebih maju sebagai calon bupati tidak menggunakan dana dari Freeport, namun masyarakat bisa berasumsi dana hibah dari Freeport untuk pengembangan masyarakat digunakan untuk kepentingan untuk kepentingan Pilkada.

"Mereka tidak gunakan dana hibah dari Freeport tapi asumsi kita jangan sampai ini terjadi. Itu yang kita khawatir dana masyarakat yang harusnya dipergunakan untuk pengembangan masyarakat lokal disalahgunakan," katanya.

Karena itu Nalio menyarankan, apabila ingin maju sebagai cabup maka harus mengundurkan diri sebagai pimpinan lembaga adat. Masyarakat Amungme dan Kamoro jangan dikorbankan untuk jabatan politik 5 tahun tersebut.

Nalio menambahkan, dalam dua tahun terakhir ini belum ada program dari ketiga lembaga ini yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Malah ada program yang menguntungkan golongan tertentu.
"Masyarakat belum puas dengan kepemimpinan ketiga lembaga adat sampai dengan saat ini. LPMAK sampai saat ini tidak ada program yang jelas dan masyarakat Amungme Kamoro dikesampingkan," katanya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment