Pemkab Dilarang Menarik Retribusi Kapal Nelayan Dibawa 10 GT

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, melarang setiap Pemerintah Kabupaten (pemkab) dan Kota se Indonesia termasuk Papua agar tidak memungut retribusi bagi kapal milik Nelayan khusus kapal penangkapan dengan kapasitas dibawa 10  Gross Tonnage (GT).

Kadis DKP Provinsi Papua,  Drs. F.X, Mote M.,Si mengakui, pihaknya telah menerim aturan baru dari Kemen KP bahwa semua kapal nelayan dengan kapasitas 0 hingga 10 GT tidak diperbolehkan untuk dikenakan retribusi, namun hanya bias menerbitkan surat ijin pengoperasian.

“Itu penegasan dari pusat, karena kasihan untuk nelayan dengan kapal kecil itu hasil tangkapannya sangat minim. Meraka hanya diwajibkan memiliki kelengkapan pengoperasian saja,”tutu Mote saat diwawancarai di Hotel Ultima Horison, Jalan Hasanuddin, Kamis (20/7).

Mote menambakan, meski saat ini belum ada pelimpahan secara resmi dalam perda restrukturisasi terkait pengalihan sebagian wewenang DKP Daerah ke Provinsi, namun secara fungsional bidang kelautan menjadi tanggungjawab Provinsi. Sehingga menurut Mote, saat ini DKP di Kabupaten dan Kota saat ini bukan lagi menjadi DKP, namun dinas Perikanan.


“Kewenangan pengolaan kelautan sekaran itu sudah ada di Provinsi. Itu berarti di daerah cumin Perikanan saja,”ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment