Pemkab Mimika Hanya Fasilitator Kasus Karyawan PTFI

Bagikan ke Google Plus
Rony Maryen
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertranspera) Kabupaten Mimika, Rony Maryen mengatakan, persoalan yang terjadi antara Manajemen PT Freport Indonesia dan para karyawan yang bernaung dibawah SPSSI, kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika hanya sebatas mefasilitasi pertemuan antara dua pihak yang berpolemik. Dengan demikian menurut Rony,keputusan penempuan jalur hukum berada pada kedua pihak terkait.

“Sampai saat ini, kami belum terima ada laporan terkait ada yang akan melakukan perkara di Peradilan Hubungan  Industrial. Laporan itu bisa dari teman-teman Serikat pekerja, bisa juga dari manajemen. Tapi kami hanya sebatas memfasilitasi,” kata Maryen ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (14/7).

Menurut Maryen, sejak terjadinya polemik antara Manajemen PTFI dan ribuan karyawan. Pemerintah telah menjalankan peran sebagai fasilitator. Pemerintah bukan sebagai pemberi keputusan final persoalan tersebut.  Karena Pemkab tidak memilki kewenangan dalam memberikan keputusan.

“Kalau kita mau bahasakan secara sederhana. Kalau memang dua kubu tidak saling menerima, jalan keluarnya itu laporkan ke Kepolisan saja,”ujarnya.

Dia menjelaskan persoalan tersebut telah sampai ke DPRP Papua. Ketika pertemuan di Jayapura beberapa waktu lalu, Pemkab Mimika diwakili Disnakertrans ikut memfasilitasi pertemuan serta ikut melakukan mediasi yang sesuai dengan jalur peradilan HI untuk berperkara dengan PHI. Maka, hingga saat ini, Pemkab hanya sebatas memfasilitasi dan belum sampai pada proses lapor melapor untuk tahapan mediasi.

Hasil pertemuan di Jayapura, kata Maryen  masih harus diberikan ruang atau waktu selama dua minggu kedepan dalam melakukan pertemuan.  Sehingga, kedua pihak  bisa menyediakan waktu melakukan mediasi lanjutan.

“Hari ini (kemarin - Red) saya utus lagi ibu sekretaris untuk lakukan koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi. Sehingga kemungkinan dalam waktu dekat bisa kita fasilitasi lagi pertemuan dua pihak terkait,”ujarnya.

Maryen mengakui, memang ada rekomendasi dari DPRP agar dalam dua minggu ini Pemkab Mimika harus memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Karyawan dan Manajemen. Namun secara administrasi dan etika dalam berbirokrasi, Disnakertrans Mimika tidak bisa melakukan fasilitasi atas pengawasan Disnakertrans Provinsi dan DPRP.

“Secara etika Dinas daerah tidak bisa meminta DPRP untuk melakukan pengawasan, kecualai kalau kepada DPRD. Itu makanya saya utus lagi sekretaris saya untuk lakukan koordinasi ke Provinsi,”akunya.  (Acik)

Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment