Pemkab Mimika Jangan Ciptakan Masalah Baru

Bagikan ke Google Plus

SAPA (TIMIKA) – Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Mimika Athanasius Allo Rafra meminta Pemkab Mimika tidak berdiam diri terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat beberapa hari terakhir ini seperti rumah warga yang terendam air akibat hujan lebat dan juga masalah dana insentif yang dituntut ratusan guru homorer.

“Karena rumah warga terendam air, warga kemudian memalang jalan. Kalau kondisi ini dibiarkan terus maka akan menciptakan masalah baru. Bisa saja terjadi konflik antara warga yang memalang jalan dengan pengguna jalan, kalau kondisi ini terus terjadi,” kata Allo kepada Salam Papua, Senin (10/7).

Mantan Penjabat Bupati Mapi  ini menegaskan, masalah air menggenangi rumah warga saat hujan lebat merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sangat lamban mengatasinya.

 “Saya sangat sayangkan. Masalah banjir berbuntut aksi pemalangan jalan sudah berulang-ulang kali terjadi tapi terkesan didiamkan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini belum ada pejabat pemerintah yang turun memantau dan memberi solusi kepada warga,” kata Allo.

Allo menegaskan, kalau Bupati Mimika tidak berada di Timika, mestinya Wakil Bupati, Sekda dan Kepala SKPD terkait harus langsung turun ke lokasi-lokasi yang terendam air. Bukan berdiam diri seolah-olah tidak ada masalah ini.

Pemkab Mimika seharusnya segera melakukan koordinasi dengan semua SKPD terkait. Terutama, Dinas Kebersihan dan Tata Kota terkait masalah kebersihan drainase dan selokan-selokan pembuangan air. Dinas PU terkait masalah saluran-saluran dan drainase yang perlu direhabilitasi. Dinas Kesehatan terkait penyakit-penyakit yang timbul pasca banjir. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura terkait pemetaan masalah dampak banjir terhadap tanaman perdagangan para petani. 

“Saya perhatikan masalah ini sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang segera. Pemkab Mimika tidak bisa berdiam diri dan menganggap masalah ini masalah pribadi orang perorangan. Pemerintah daerah hadir untuk melayani warga masyarakat. Karena itu pemerintah harus turun dan mengatasi masalah ini, bukan berdiam diri,” katanya.

Mantan anggota DPRD Mimika ini juga meminta warga Kota Timika aktif memelihara, merawat kebersihan lingkungan tempat tinggal dan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat diminta membiasakan hidup tertib dengan membuang sampah dan limbah rumah tangga pada tempat sampah yang sudah disediakan Pemkab Mimika. 

“Saya berharap warga juga ikut bahu-membahu bersama Pemkab Mimika menciptakan lingkungan yang bersih. Karena masalah yang melanda warga kota saat ini akibat ulah masyarakat pula membuang sampah sembarangan,” katanya.

Terkait dana insentif untuk guru-guru honor yang berbuntut penyegelan terhadap pintu kantor Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Disdasbud), Allo menegaskan masalah ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini dan disayangkan Pemkab Mimika melalui Disdasbud tidak mampu mengatasinya. 

“Dana insentif guru honor ini mencoreng wibawa pemerintah sebagai akibat dari Pemda Mimika lamban mengatasinya. Bahkan Pemda Mimika terkesan mendiamkan persoalan tersebut. Jaman saya jadi Penjabat Bupati Mimika dan juga bupati sebelumnya tidak terjadi masalah seperti ini, lalu kenapa sekarang terjadi dan sejauh ini tidak ada solusinya,” kata Allo.

Allo menegaskan, kalau memang sudah ada Peraturan Bupati terkait guru honor ini, kenapa tidak dari awal tahun 2017, disampaikan secara terbuka kepada yayasan dan guru-guru honor sehingga para guru honor ini tidak pergi mengajar di sekolah-sekolah, di pegunungan dan pedalaman.

“Ini guru-guru sudah pergi melaksanakan tugas kewajibannya mengajar di daerah pedalaman dengan kondisi serba terbatas dan susah, tapi begitu mereka meminta dana insentif yang dijanjikan, seenaknya kepala dinas mengatakan tidak ada, ini tidak benar. Ini perlakuan tidak adil terhadap guru-guru honor tersebut,” ujar Allo.

Allo juga sangat menyayangkan Bupati Mimika, Wakil Bupati dan Sekda terkesan mendiamkan masalah dana insentif guru honor ini. “Bupati Mimika seharusnya berada di Timika untuk mengatasi tuntutan para guru honor ini. Tahun 2017 ini, kalau tidak salah Dispendasbud mengelola dana sebesar Rp 170 miliar,  kalau memang betul dananya tidak ada dalam DPA Dispendasbud, mestinya bupati mengambil kebijakan untuk membayar dana insentif ini dari dana yang ada,” kata Allo.  

Menurut Allo, tuntutan dana inisentif merupakan masalah serius yang seharusnya mendapat penanganan segera karena dampaknya peserta didik menjadi korban akibat tidak ada guru yang mengajar. 

“Anehnya guru-guru PNS yang bertugas di pedalaman lebih banyak tinggal di Timika tapi setiap bulan terima gaji. Sementara guru-guru honor yang setia mengajar, insentifnya tidak diberikan, ini benar-benar tidak adil,” kata Allo.

Allo sependapat bila masalah dana insentif ini dibawah ke ranah hukum, bila pemerintah daerah tidak bisa memenuhi tuntutan para guru honor. “Saya ikuti perkembangan masalah ini dan saya sependapat bila diproses secara hukum, biar bisa jelas permasalahannya,” ujar Allo. (Red)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment