Pengembangan Pelabuhan Paumako Terkendala Status Lahan

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA)Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Paumako, Obaja Yarangga, S.Sos mengatakan, pengembangan Pelabuhan Paumako hingga saat ini  terkendala  masalah status lahan. Sementara kondisi Pelabuhan Poumako masih jauh dari kata layak, baik infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan mau dilakukan mulai dari perencanaan. Namun pengembangan  masih terkendala dengan status lahan yang sudah hampir 20 tahun bermasalah.
Menurutnya selama ini hanya berjalan apa adanya, akibat dari persoalan lahan Pelabuhan Poumako memang sangat kompleks. Persoalan utama soal kepemilikan lahan. Hingga saat ini masih ada saling klaim antara pemerintah dan Sumitro.
Jadi antara Pemkab Mimika dan Sumitro saling klaim dalam hal kepemilikan tanah,” kata Obaja kepada wartawan di Hotel Horison Ultima, Kamis (20/7).
Dia menjelaskan persoalan tanah Pelabuhan Poumako ini sudah 17 tahun, dari sejak 2000 lalu hingga saat ini tidak kunjung selesai. Akibat masalah tersebut, kata Obaja upaya pengembangan Poumako ini juga menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Kepelabuhan. Pemerintaj masih menunggu kepastian hukum soal kepemilikan tanah.
Ada perhatian langsung dari Kemenhub untuk pengembangan. Tapi, mereka tunggu kepastian kepemilikan tanah itu,” jelasnya.
Dia mengaku tertanggal 19 Juli 2017 lalu, dirinya diundang langsung Kementerian Perhubungan dipimpin  Direktur Kepelabuhanan di Kementerian Perhubungan melakukan rapat. Turut hadir Kadis Perhubungan, Jhon Rettob,  Assisten I Mimika, Demianus Katiop, Kejaksaan, Alex Sumarna, Kepala BPN dan Bagian Pertanahan Setda Mimika, Frits Hombore, juga Sumitro yang mengklaim tanah tersebut miliknya didampingi Pengacaranya dan Kepala Kampung, Hiripau Andreas.
Kami diundang ke Kemenhub untuk bahas masalah tanah pelabuhan itu, dari Dishub, BPN, Bagian Pertanahan Kepala Kampung  Hiripau dan Sumitro,” akunya.
Obaja juga mengatakan, melalui rapat tersebut, ada keterbukaan antara semua pihak hanya saja tetap terjadi tarik menarik soal kepemilikan lahan pelabuhan. Sehingga Dirjen mengembalikan persoalan tersebut ke Pemkab Mimika untuk menyelesaikannya terlebih dulu barulah pembangunan pelabuhan dilakukan. Karena syaratnya lahan tidak boleh ada masalah. “Dalam rapat itu ada tarik ulur jadi Dirjen kembalikan persoalan itu ke daerah yang selesaikan,” katanya.
Dikatakannya akibat dari permasalahan tanah menjadi kendala bagi pemkab Mimika maupun Kemenhub untuk menata serta mengembangkan kawasan pelabuhan Pomako menjadi lebih baik.

“Pertama mengenai lahan, kemudian pemukiman yang mengelilingi pelabuhan bahkan hingga ke areal pelabuhan, membuat sulit untuk kembangkan pelabuhan baik. Tak hanya itu, sampia saat ini pemerintah bahkan belum memiliki rencana induk pengembangan pelabuhan dan dokumen Amdal,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment