Pertanahan Mimika Diminta Selidik Kasus Hak Ulayat

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) -  Mengingat maraknya kasus pengklaiman terkait hak kepemilikan lahan yang terjadi di Kabupaten Mimika, Asisten IV Bidang Pendidikan Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Alfred Douw  meminta dengan tegas Bagian Pertanahan Pemkab Mimika lebih teliti dalam menyelidik persoalan hak ulayat. Karena, hingga saat ini kasus hak ulayat  mencapai hampir 50 kasus.

Perihal ini disampaikan Alfred dalam pertemuan bersama PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan Papua (IUP) Papua, di ruang pertemuan lantai III, Kantor Pemerintahan Daerah, Jalan Cendarawasih,SP3, Distrik Kuala Kencana, Selasa (25/7).

“Kasihan masyarakat Mimika. Karena mereka tidak ada uang untuk mempertahankan lahan mereka, terpaksa dikuasai makelar tanah yang banyak uang. Sampai saya punya rambut ini sudah putih, tapi persoalan hak ulayat di Timika sudah hampir 50 kasus,” ujarnya.

Menurut Alfred  pemilik modal banyak masuk ke setiap sudut Mimika. Mereka  membeli dan membolak-balikan sertifikat kepemilikan lahan. Kelompok ini menyisahkan kesengsaraan bagi masyarakat kecil sebab tidak bisa berkutik. Terkait hal itu, Alfred menegaskan,  bagian pertanahan harus menjalankan fungsi penyidikan dengan jernih dan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Jangan karena adanya uang, maka masyarakat jadi korban karena tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Alfred mengatakan, membolak-balikkan sertifikat kepemilikan lahan di Mimika saat ini telah menjadi persoalan khusus yang menjadikan masyarakat kecil semakin tertekan. Hampir setiap bulan, ia mengaku  menerima keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh para makelar tanah. Makelar tanah  ketika memulai menawarkan tanah milik masyarakat selain membayar lahan. Para makelar juga menjanjikan untuk mensejahterakan keluarga pemilik tanah dengan berbagai tanggungan seperti pendidikan dan yang lainnya. Apa terjadi selanjutnya, kata Alfred  masyarakat pemilik tanah pun merasa bingung ketika mengetahui tanah mereka telah diperjual belikan kepada pihak lain.


“Ini harus diperhatikan bagian pertanahan. Bagian pertanahan harus memantau langsung lahan-lahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Setiap hari persoalan serupa selalu bertambah,”ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment