Pintu Kantor Dispendasbud Digembok Hingga Ada Insentif

Bagikan ke Google Plus
pintu masuk Kantor Dispendasbud dalam kondisi digembok
SAPA (TIMIKA) – Kapolsek Kuala Kencana, AKP Yunan Plitomo melalui Kanit Bimbingan Masyarakat, Ibda Shera mengakui, meski pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan negosiasi bersama kordinator aksi demo guru  yang menuntut pencairan dana insentif, Aleksius Dumatubun, namun pihak pendemo menegaskan gembok tersebut akan dibuka jika  sudah ada kepastian pencairan insentif.

"Kita sudah lakukan koordinasi agar gembok dibuka. Karena ini tempat pelayanan publik. Mereka mengerti  namun mereka mau buka gembok bila sudah ada jaminan kepastian kapan akan dibayarkan,"ujar Shera saat diwawancarai di halaman Kantor (Dispendasbud), Rabu (5/7).

Shera mengatakan, selama berlangsungnya aksi yang dimulai 15 dan 22 Juni serta 3 hingga 5 Juli  pihaknya bersama Satpol PP dan dibantu oleh beberapa Intel Polda dan Polres juga TNI selalu berada di TKP untuk mengantisipasi aksi yang bisa berdampak negatif.

Pantauan Salam Papua, pada hari ke 3 puluhan guru yang tergabung dalam solidaritas guru se Mimika masih menduduki halaman Kantor Dispendasbud untuk menunggu kepastian.

Aleks selaku Koordinator dalam orasinya mengakui, pihaknya sangat mengharapkan Kadispendasbud, Jenni Ohestin Usmani menemui pihaknya untuk memberikan kepastian.

“Kenapa di media pemberitaan, Ibu Jenni berani bicara dan mengakui dirinya sebagai pengguna anggaran. Sekarang kami ingin beliau datang dan bagaimana kejelasan soal hak kami,” kata Aleks.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Mimika, Demianus Katiop saat dikonfirmasi mengatakan, aksi tuntutan insentif yang dilakukan oleh guru-guru honor sudah disampaikan kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.,MH.

"Beberapa hari ke depan kalau Bupati sudah berada di Timika, maka akan dilakukan evaluasi. Nanti evaluasi itu akan melibatkan semua pemangku jabatan seperti Asisten yang membidangi pendidikan, dan dinas terkait,"  kata Demianus, Rabu (5/7).

Menurut Katiop, hal yang harus diperhatikan dan dipahami para guru serta yayasan perekrut tenaga guru adalah keabsahan oleh Pemkab sehingga bisa terakomodir dalam penerimaan tunjangan serta dana lainnya selain gaji pokok.

Katiop mengakui, para guru merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan anak-anak Papua khususnya di wilayah pegunungan, pedalaman hingga wilayah kota Timika.

"Kasihan yang mengajar di pedalaman, di sana mereka butuh transportasi, jauh dari jangkauan komunikasi, harus menyebrang sungai dan laut serta jauh dari keluarga,"ungkapnya. 

Diakui Katiop, untuk wilayah Mimika ada beberapa yayasan yang sudah terakomodir oleh Provinsi untuk wilayah Papua seperti, YPK, YPPK, YAPIS, ADVEN serta beberapa yayasan lainnya, sehingga secara otomatis yayasan-yayasan tersebut bisa terakomodir dalam dana Otsus yang melalui SK Gubernur.

Sedangkan yang saat ini terjadi di Mimika menurut Katiop, masih harus mengikuti ketetapan yang di tentukan dari tim anggaran Provinsi, dimana saat dilakukan pengkajian bersama di Jayapura menemukan adanya kesalahan dalam mengakomodir guru penerima insentif di Mimika.

"Setelah dikaji, memang masih banyak guru yang belum tercover dalam SK Bupati. Sehingga kalau dikaitkan dengan peraturan yang ditentukan dari Provinsi berarti memang SK itu yang juga menjadi dasar untuk terima insentif,"tuturnya.

Katiop menambahkan, untuk menjawab tuntutan para guru tersebut maka akan diagendakan suatu pertemuan khusus setelah Bupati ada di Mimika. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment