Polda Papua Siap Tindak Ormas Anti-Pancasila

Bagikan Bagikan


SAPA (BIAK) - Kepolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, dengan landasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, jajarannya siap menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal dan anti-Pancasila.

"Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2017, kami mengimbau ormas yang bertentangan dengan aturan, jangan beraktivitas. Jajaran Polda Papua siap menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katas Kapolda Irjen Boy Rafli Amar menjawab Antara di Biak, Kamis (20/7).

Kapolda mengatakan, penerbitan Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas merupakan langkah konstitusional dan bijaksana untuk mencegah radikalisme, dan pengancam persatuan dan kesatuan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai aparatur yang berkewenangan menindak setiap pelanggar hukum, lanjut Boy, jajaran Polda Papua akan menjalankan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 akan mempercepat proses hukum penanganan terhadap ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas, ujar mantan Kadivhumas Mabes Polri itu.

Mengenai ormas Hizbuz Tahrir Indonesia di Papua, menurut Boy, berdasarkan data, kepengurusannya ada di wilayah hukum Polda Papua.

Kini 14 ormas mendukung Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, yakni Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Arrobithoh Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, Attihadiyah, Azikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syariakat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Dewan Dakwah Islamiyah. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment