Polisi Menunggu Berkas Insentif Guru dari Jaksa

Bagikan ke Google Plus
AKBP Victor Mackbon
SAPA (TIMIKA) - Kapolres Mimika, AKBP Victor Mackbon mengatakan, berkas kasus dugaan korupsi dana insentif guru yang ditangani oleh Polres Mimika telah diserahkan ke Kejaksaan, dan masih menuggu petunjuk untuk tahap selanjutnya.

“Untuk kelanjutan kasus dugaan korupsi insentif guru, kami masih menunggu Jaksa,”kata Kapolres di Pelabuhan Polairud Polres Mimika, Jumat (7/7).

Kapolres menjelaskan, untuk penanganan kasus dugaan korupsi insentif guru ini, berkasnya pernah diserahkan ke Kejaksaan. Namun setelah diteliti oleh Jaksa, berkas tersebut dinyatakan belum lengkap atau P19. Karenanya, penyidik melengkapi berkas tersebut, dan telah menyerahkan ke Kejaksaan kembali.

“Memang sebelumnya, berkas tersebut dikembalikan ke kami karena tidak lengkap. Tapi setelah dilengkapi oleh penyidik, berkas dikembalikan ke Jaksa. Jadi saat ini berkas tersebut masih di Jaksa,”terangnya.

Kata Kapolres, pihaknya berharap agar berkas yang sudah diserahkan kembali ke Jaksa, bisa dinyatakan lengkap. Sehingga, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahap dua. Dimana pada tahap tersebut, tersangka sudah bisa diserahkan ke Kejaksaan.

“Saya harap kasus ini ada peningkatan. Sehingga tidak berlarut-larut,”ujarnya.

Sementara disinggung mengenai tersangka. Kapolres mengatakan, dalam kasus ini, ada tiga tersangka, yakni berinisial IY,NT dan UO. Dan ketiga tersangka ini tidak dilakukan penahanan, tetapi wajib lapor di Polres Mimika.

"Tiga tersangka ada di Timika, dan sampai sekarang masih tetap wajib lapor,"ujarnya.

Kasus dugaan korupsi insentif guru ini bolak-balik Kejaksaan-Kepolisian. Dimana pada 29 Maret 2017 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika mengembalikan berkas perkara kasus ini ke Polres Mimika guna dilengkapi.  Hal ini telah dilengkapi dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun setelah diteliti oleh Jaksa, masih ada berkas yang belum lengkap. Sehingga dikembalikan lagi ke Polres untuk dilengkapi.  Dan kondisi terakhir, berkas tersebut berada di Kejaksaan, karena penyidik telah melengkapi apa yang disampaikan Kejaksaan. 

Indikasi korupsi insentif dalam pembayaran dana tunjangan penghasilan (TPP), biasa disebut dana insentif guru Kabupaten Mimika pada bulan Desember 2015 lalu. Kasus tersebut mencuat setelah ratusan guru honor melakukan aksi demo di depan Bank Papua Timika dan di SMPN 2 Timika. Ratusan guru tersebut, menuntut pembayaran insentif guru yang belum dibayarkan. 

Penerimaan dana insentif guru bersumber dari APBD, yang dibayarkan dalam dua kali selama satu tahun. Dan dana insentif guru ini dibagi dalam empat kategori, yakni sekolah dalam kota senilai Rp9 juta per guru, sekolah pinggiran kota Rp9,6 juta per guru, sekolah jauh dari kota Rp12 juta per guru, dan sekolah jauh dari kota Rp15 juta per guru. (Markus Rahalus) 
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment