PT 20-25 Persen Sengaja Dikondisikan

Bagikan Bagikan



SAPA (JAKARTA) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan ambang batas pencalonan Presiden atau "presidential threshold" (PT) sebesar 20-25 persen sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk mempertahankan kekuasaannya.

"PT 20-25 persen sengaja dikondisikan partai pemerintah untuk menang di Pilpres 2019," kata Ujang melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (23/7).

Ia pun memprediksi dengan PT 20-25 persen tersebut kemungkinan hanya akan ada tiga pasang dan paling banyak empat pasang calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

"PT 20-25 persen tersebut juga akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh potensial baru untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres 2019 nanti," kata Ujang yang juga pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Dengan demikian, lanjut dia, Presiden Jokowi sebagai petahana tidak bersusah payah lagi memetakan siapa lawannya di Pipres 2019 mendatang karena dengan PT 20-25 persen itu tidak banyak tokoh yang akan maju.

"Semakin sedikit lawan politik yang maju semakin baik karena akan dengan mudah dipetakan oleh pihak Jokowi," kata Ujang.

Dia menyatakan baru Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang potensial untuk berhadapan dengan incumbent.

"Sedangkan tokoh-tokoh lain masih harus membuktikan diri pada rakyat agar populer dan mendapatkan dukungan rakyat," tuturnya.

Selain itu, kata Ujang, PT 20-25 persen itu secara psikologis membuat Jokowi di atas angin dan semakin percaya diri untuk bertarung di Pilpres 2019.

"Apalagi secara resmi Partai Golkar dan PPP sudah mendukung Jokowi sebagai calon Presiden di 2019," ucap Ujang.

Oleh karena itu, menurut dia, wajar jika partai-partai nonkoalisi pemerintah akan melakukan "judicial review" Undang-Undang Pemilu yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK adalah pertarungan terakhir. Jika di MK partai-partai yang menggugat itu kalah, maka peluang Jokowi untuk menang kembali di 2019 semakin terbuka," kata dia.

Namun, ia menyatakan bahwa politik itu dinamis dan segala kemungkinan nantinya bisa saja terjadi.

"Walaupun peluang Jokowi besar untuk menang kembali di 2019, namun jika tidak diimbangi dengan kinerja yang baik dan terjadi goncangan ekonomi, maka incumbent bisa kalah juga," ucap Ujang.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI telah memutuskan sejumlah poin dalam RUU Pemilu dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Salah satu poin yang diputuskan dalam UU Pemilu itu adalah mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau "presidential threshold" sebesar 20-25 persen sesuai yang dikehendaki pemerintah beserta enam fraksi yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

Sedangkan empat fraksi lain, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS melakukan aksi keluar dari ruang rapat atau "walk out".

Pasca-pengesahan UU Pemilu, sejumlah pihak kemudian menyatakan akan membawa undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment