PT Freeport Diminta Lunasi Pajak Air Permukaan Rp 5 T

Bagikan ke Google Plus
Gerzon Jitmau
SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi Papua meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) melunasi pajak air permukaan dengan total sekitar Rp 5 Triliun, sesuai hasil keputusan Pengadilan Pajak Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap pada Januari 2017 lalu.

"Pajak air di atas permukaan yang harus dibayar PTFI sejak tahun 2011 hingga 2015, terdiri dari denda pajak dan pokok pajak  total Rp 5 Triliun. Sebagai perusahaan yang menanam modal dan mengeruk kekayaan alam di Papua, PTFI harus taat dengan kewajibannya untuk memberikan sebagian penghasilnya dalam bentuk pajak untuk membantu pembangunan di Papua," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Papua, Gerzon Jitmau saat diwawancarai di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, usai penyelenggaraan Rakornis Bidang Pendapatan Daerah Provonsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua, Rabu (12/7).

Menurut Gerzon, putusan perkara tersebut seharusnya menjadikan acuan bagi PT Freeport agar  beretikat baik karena sebagai perusahaan wajib pajak di daerah Papua, PTFI harus memenuhi kewajiban dalam mengembalikan sebagian yang telah di peroleh di atas Tanah Papua tanpa adanya tawar menawar.

“Tujuan akhir dari pembangunan pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, seluruh perusahaan asing termasuk PT Freeport sebagai perusahaan yang mengambil hasil kekayaan alam di atas Tanah Papua, wajib mengembalikan sebagian dari yang telah diambil sebagai partisipasi pembangunan di Papua,” kata Gerzon.

Gerzon menegaskan, tidak ada hukum yang bersifat khusus (lex specialis) yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) bagi PT Freeport  karena PT Freeport harus taat kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan mambayar pajak air permukaan tersebut.

"Meski pemilik saham merupakan orang asing, namun selama dia beroperasi di atas tanah negara lain, maka dia harus mentaati peraturan dari negara tersebut," kata Gerzon.

Sedangkan terkait dengan pajak alat berat, Gerzon mengatakan PTFI telah memenuhi ketentuan yang diberlakukan, tapi Gerson tidak bisa memastikan total nilainya.

Sebelumnya pada April 2017 lalu, Gerzon kepada wartawan di Jayapura mengatakan Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan surat yang disampaikan kepada PT Freeport Indonesia untuk penagihan atas pajak air permukaan tahun 2011 hingga sekarang.

“Surat tagihan yang kami sampaikan kepada PT. Freeport Indonesia itu kami kirimkan pekan lalu ke Kantor Perwakilan PTFI di Jayapura maupun kantor pusat di Jakarta,”ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerzon Jitmau pada akhir April lalu.

Dikatakan, putusan Pengadilan Pajak Jakarta atas perkara Pajak Daerah Air Permukaan yang dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua atas PT Freepoert Indonesia sudah sah. Sehingga, PT. Freeport wajib untuk membayar pajak air permukaan tersebut.

“PT. Freeport Indonesia harus bayar pajak melalui kantor kas daerah dan kalau tidak bayar kita bisa secara paksa melakukan polisi line atau ijin yang dikeluarkan Gubernur Papua bisa saja dicabut,” tegasnya.

Karena itu,  Gerzon mengimbau kepada PT Freerport Indonesia untuk segera melunasi utang pajak sebagaimana putusan pengadilan Pajak Jakarta.

“Hasil hitungan kami pajak air permukaan tahun 2011-2016 yang harus dibayar Freeprot kepada Pemprov Papua sebesar Rp 5 triliun lebih,” katanya.

Sementara pajak tahun 2017, lanjut Gerzon, PT Freeport Indonesia harus membayar pajak setiap bulan sebesar Rp 26 miliar. Sebab, sesuai putusan pengadilan bulan Januari 2017 bahwa PT Freeport Indonesia sudah harus membayar. “Putusan pengadilan sudah final dan tidak ada banding lagi,” katanya. (acik/ptd)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment