Rental Mobil Harus Berbadan Hukum

Bagikan Bagikan
AKP Samuel D. Tatiratu
SAPA (TIMIKA) - Kasat Lantas Polres Mimika, AKP Samuel D. Tatiratu  mengatakan, rental mobil yang ada di Kabupaten Mimika harus berbadan hukum sehingga keberadaan dan operasionalnya memiliki dasar hukum. 

"Kami mau menyampaikan bahwa pada dasarnya  semua rental mobil harus tergabung dalam satu organisasi yang sah dan harus berbadan hukum. Karena selama ini rental mobil yang ada ini kita anggap tidak berbadan hukum atau sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang sah,"  kata Samuel kepada wartawan di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Kamis (6/7).

Beberapa lokasi yang saat ini menjadi tempat pangkalan rental mobil yakni di Jalan Belibis yaitu rental cenderawasih, rental galaxi dan lainnya. Sejumlah mobil berplat hitam ini berkumpul atas dasar kesepakatan lalu itu di jadikan rental. 

Samuel menjelaskan aktivitas rental mobil ini tidak sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang antara lain mengatur ansuransi  terhadap awak kendaraan dan penumpangnya. Bila tidak maka sesuai pasal 237  akan dipidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

"Kalau mereka tidak mengansuransikan dalam satu organisasi angkutan umum otomatis ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kalau masyarakat mengerti hukum maka dia akan menuntut kepala rental," ujarnya.

Dijelaskannya, salah satu syaratnya adalah mereka harus bergabung dalam satu badan hukum yaitu koperasi yang mengayomi. Artinya mereka harus masuk dan berkoordinasi dengan notaris untuk menerbitkan pendirian ini dan ada SK hukum kementerian dan lainnya.

"Selain itu mereka harus punya surat ijin tempat usaha. Misalnya kita mau membangun, terus kita mau berjual dan berdagang otomatis kios itu punya SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) serta harus memiliki surat ijin dari Pemda," tambahnya.

Dijelaskannya Kasat, ketika mereka sudah tergabung dalam organisasi di bawah naungan koperasi dan sudah memiliki beberapa dokumen tersebut maka akan muncul NPWP dimana mereka akan bayar pajak kepada Dispenda.

Selanjutnya, organisasi mereka harus memiliki neraca dan terdaftar di Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Direktorat Jenderal Pajak.  

"Tentunya harus memiliki struktur organisasi komunitas rental dan daftar nama sehingga ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas lebih mudah menemukan identitas pengendara dan tentunya ansuransi juga akan dapat," katanya.  (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. PT. UTAMA DWI KARSA
    ( Tanto Tranz )
    Jl. Lesti 45 Surabaya

    Melayani sewa mobil di seluruh INDONESIA, Baik Pribadi maupun Perusahaan.
    Perusahaan kami juga melayani permintaan jasa DRIVER PROFESIONAL.

    ReplyDelete