Satpol PP Diminta Tertibkan Spanduk Bernuansa Kampanye

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Politisi sekaligus ketua dari salah satu partai politik di Mimika, Saleh Alhamid, mengatakan di Kota Timika sudah banyak kampanye tidak langsung, salah satunya yang sering ditemukan di media sosial (Medsos). Bahkan yang terlihat secara langsung di muka umum seperti spanduk, juga banyak ditemukan didalam dan dipinggiran Kota Timika.

Terkait hal ini, Saleh meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui dinas terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diminta sebisanya menertibkan spanduk maupun stiker-stiker yang menjurus ke arah kampanye terhadap salah satu kandidat.

Kalau untuk kampanye terselubung di medsos itu sama sekali tidak bisa dicekal oleh KPU dan Panwaslu, akan tetapi secara kasat mata kita sering menemukan spanduk di pertigaan dan perempatan jalan. Itu ada pemasangan poster yang bukan hanya ada di Timika, tetapi ada juga di Jayapura,” kata Saleh kepada wartawan dikediamannya Jalan Sam Ratulangi, Jumat (21/7).

Saleh menjelaskan, spanduk mapun stiker yang dipasang oleh timses atau kandidat di pertigaan dan perempatan jalan, sudah tentu untuk menarik simpati masyarakat dan juga sebagai ajang pencitraan diri.

Ia mengakui, memang saat ini belum ada Panwaslu, itu dikarenakan masih dalam tahap seleksi calon komisioner Panwaslu Mimika. Namun, Satpol PP yang sudah ada, perlu menertibkan apa yang terlihat didepan mata, dengan mengkoordinasikan hal itu dengan instansi terkait yang ada.

“Jangan kita lihat yang di medsos dulu, tapi bagaimana kita menertibkan yang kita lihat,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPUD Mimika yang menangani Divisi Teknis, Derek Motte, mengatakan didalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2016, terkait kampanye-kampanye yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaannya, tidak diperbolehkan.

Sebab menurut Motte, hal itu sudah ditetapkan didalam jadwal tahapan Pemilukada serentak 2018 mendatang. Namun untuk mengawasi hal tersebut, diperlukan Panwaslu Kabupaten Mimika. Tetapi hingga saat ini Panwaslu Mimika masih dalam tahap seleksi, belum ada yang bisa menjalankan tugas pengawasan terkait agenda politik tahun 2018.

“Masalah kampanye ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2016. Karena pelaksanaan bulan Februari (2018), memang sampai saat ini baru perekrutan panwas, dan secara langsung tidak bisa sampaikan bahwa jangan lakukan kampanye terselubung, seperti pemasangan spanduk maupun stiker-stiker sebagai pencitraan,” terang Motte.


Namun, menurut Motte, apabila kedapatan hal demikian dan ada pihak yang merasa dirugikan, baiknya melaporkan adanya dugaan pendahuluan kampanye, yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPPS, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Panwas Distrik atas pelanggaran tersebut.

“Jadi kalau ditemukan, segera laporkan, karena ini sudah curi start,” ujar Motte. (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment