Siswa Tidak Mampu Perlu Diberikan Kelonggaran Biaya

Bagikan Bagikan
Muh Nurman S Karupukaro
SAPA (TIMIKA) - Politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Muh Nurman S Karupukaro mengatakan, biaya masuk sekolah yang ditetapkan sejumlah sekolah di Kota Timika agar dapat memberikan kelonggaran kepada siswa-siswi yang ekonomi keluarganya tidak mampu. Hal itu agar siswa-siswi yang dimaksud juga dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang bermutu. 

“Memang sekolah itu membutuhkan partisipasi dari orang tua, tetapi seyogyanya dilaksanakan ketika sudah mendapat kesepakatan bersama lewat komite sekolah. Jika tidak ada kesepakatan bersama maka yang melakukan hal itu bisa dikatakan pungli,” kata Nurman saat ditemui wartawan dikediamannya, Jalan Ahmad Yani, Selasa (11/7). 

Hal tersebut dijelaskan, tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 08 tahun 2017, tentang pengalokasian anggaran terhadap siswa tidak mampu kepada sekolah-sekolah kisaran 20% hingga 30%, baik negeri maupun swasta, mulai dari pertama bersekolah hingga tamat. 

“Artinya mulai dari masuk pendaftaran sampai dia tamat dan untuk kategorinya dia tidak mampu secara ekonomi dan itu sudah dijamin,” ujarnya.

Adanya pungutan dari pihak sekolah kepada orang tua siswa dianggap Nurman merupakan partisipasi agar keberlangsungan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.

Tingginya biaya pendidikan disebabkan karena semua perlengkapan sekolah disiapkan oleh sekolah, tinggal dibeli oleh orang tua dalam bentuk paket. Harga tersebut sengat mencekik bagi mereka siswa dan siswi yang tidak mampu. 

"Membengkaknya anggaran penerimaan itu karena dimasukan sarana-sarana yang sebenarnya tidak perlu, seperti pengadaan pakaian seragam, perlengkapan sekolah dan lain-lain," ungkapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment