SKPD Diminta Susun RKAP 2017 Sesuai Visi-Misi Bupati

Bagikan Bagikan


SAPA (ASMAT) – Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, Bartholomeus Bokoropces, S.Sos, M.Ec.Dev   mewakili Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2017 mengacu  pada visi-misi pemerintah daerah. Dan SKPD menyusun RKAP disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Saya minta perhatian susun RKAP sesuai anggaran yang tersedia dan mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah. Karena, pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu semakin ketat dan menuju pada sistem on-line,”  katanya dalam sambutan pembukaan pembahasan dan penyusunan RKAP tahun 2017, di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Jumat (28/7).

Menurut Bartholomeus, dalam pembahasan dan penyusunan RKAP disetiap SKPD sudah harus bisa membaca dan terlihat, apakah visi-misi pemerintah daerah sebagaimana  yang diharapkan  warga Asmat sejahtera sudah terwujud dan bermartabat. Disamping itu,  ia berharap setiap SKPD memperhatikan seluruh staf agar menertibkan  absensi dalam mendisiplinkan ASN.

Dikatakannya, setelah evaluasi semester pertama dalam pelaksanaan program tahun 2017  ini seharusnya sudah ada tindaklanjutnya pada pembahasan RKAP-SKPD. Sehingga, penyusunan RKAP  yang akan berlangsung  dari  21 Juli hingga 4 Agustus 2017 mendatang sudah terekap pada Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada saat yang sama, Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah, Hallason F Sinurat,S.STP,M.Si dalam laporannya  menjelaskan, tentang substansi  pembahasan terkait Visi Misi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan pada pendapatan dan belanja  Perubahan 2017, dasarnya mengacu pada pasal  154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimana isinya, kata Frans selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran. Maka perubahan APBD masih dimungkinkan, pertama, dalam perjalanannya terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Ia mencontohkan  seperti kondisi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, melampaui atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, faktor-faktor penyebab peningkatan belanja daerah, adanya kebijakan di bidang pembiayaan, diformulasikan dalam APBD.

Kedua, terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; Ketiga, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat, keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria : a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang. c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta d. Memiliki dampak.

Kelima,  Keadaan luar biasa. Dimaksudkan saldo sisa anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup melampaui penerimaan PAD, melampaui  penerimaan dana perimbangan, melampaui penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, melampaui penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.


RKAP yang dilakukan SKPD, kata Frans  akan dibahas bersama dan dilihat. Apakah berdampak pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat ,Provinsi dan daerah dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017. Disamping itu, ia mengingatkan setiap SKPD mengoptimalkan penyerapan anggaran. Karena transfer dari pusat harus menyampaikan laporan penyerapan sebelumnya. Sehingga, jika masing-masing SKPD  tidak cepat merealisasikan program atau kegiatan, maka konsekuensinya transfer akan ditunda dan yang rugi daerah. (Humas/Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment