Tajuk : Guru Honor Korban dari Kesalahan Dispendasbud?

Bagikan Bagikan


POLIMIK dana insentif untuk guru-guru honor terus bergulir. Para guru honor bertahan pada prinsipnya yakni harus mendapat dana insentif dari Pemkab Mimika melalui Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud). Sementara Kepala Dispendasbud juga bertahan pada prinsipnya tidak bisa membayar dana insentif untuk para guru honor karena tidak memiliki SK dari Pemkab Mimika.

Dari awal bergulirnya tuntutan dana isnsentif pada permulaan tahun (Januari) 2017  sampai saat ini sesungguhnya diselimuti banyak ‘muatan kepentingan dan harga diri’ dan  sudah memakan banyak korban. Konon tidak hanya guru honor yang tidak mendapat dana insentif, tapi sejumlah Kepala Bidang/Bagian di Dispendasbud yang diduga mendukung para guru honor ini dicopot dari jabatannya. Ini dugaan yang kemungkinan salah, kemungkinan benar. 

Pemilik akun FB DD, juga boleh dikata sebagai korban dari polimik dana insentif ini karena dianggap menghina Pastor yang hadir pada aksi demo para guru honor ini. Korban lain yang masih memilih diam adalah para guru kontrak yang sampai saat ini belum mendapat bayaran apa pun.  Apakah mereka juga akan menggelar aksi demo seperti guru honor?

Sudah banyak pihak yang bersuara seperti dari Lemasa, Lemasko dan LPMAK  mendesak Bupati Mimika dan Kepala Dispendasbud untuk bijak dan adil kepada para guru-guru honor yang sudah mengabdi ini. Terakhir Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philip Saklil, Pr bahkan dengan tegas meminta Kadispendasbud diganti, kalau Kadispendasbud tidak diganti maka Bupati Mimika yang mesti diganti.

Namun semua desakan ini seakan dianggap angin lalu oleh Kadispendasbud Mimika, Jenni Usmany. Bahkan Jenny kepada wartawan pada Jumat (28/7) mengatakan masalah insentif yang sementara dihadapi, adalah masalah baru karena pihaknya menerapkan Peraturan yang kini berlaku, yakni Permendikbud Nomor 8 tahun 2017.

Pertanyaannya Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 diterbitkan tanggal dan bulan berapa? Sesudai data yang diperoleh, Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 tentang Juknis BOS Sekolah diterbitkan Kemendikbud pada tanggal 22 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 Febuari 2017. Lalu kapan diterima Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika? Misalnya kalau diterima awal Maret 2017, apakah sudah disosialisasikan ke yayasan-yayasan pendidikan swasta, guru-guru honor dan guru-guru kontrak di daerah ini?

Andainya mayoritas guru honor sudah kembali mengajar  di SD-SD di pedalaman pegunungan dan pesisir   paling lama akhir Pebruari 2017, sudah pasti saat itu belum ada sosialisasi dari Dispendasbud sehingga mereka tidak tahu adanya Permendikbud Nomor 8 tahun 2017. Begitu juga yayasan-yayasan pendidikan tempat para guru honor ini bernaung?

Kalau Permendikbud  demikian adanya, lalu para guru honor ini harus menjadi korban karena Permendikbud ini, maka pertanyaannya, siapa yang patut disalahkan, apakah Dispendasbud? Apakah yayasan-yayasan pendidikan? Atau para guru honor?

Mestinya dengan dikeluarkannya Permendikbud ini, Dispendasbud langsung melakukan sosialisasi, bahkan langsung melakukan langkah-langkah antisipasi, bekerjasama dengan pihak yayasan, menerbitkan SK untuk guru-guru honor yang sudah terlanjur pergi mengajar di kampung-kampung pedalaman yang hidup serba susah, agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya sesuai Permendikbud tersebut. Bukan berdiam diri lalu langsung menerapkan Permendikbud tersebut, begitu terjadi masalah seperti ini, justru guru-guru honor yang disalahkan.

Sekarang proses belajar mengajar di SD-SD di kampung-kampung pedalaman lumpuh total. Apakah Jenni Usmany yang akan turun ke kampung-kampung untuk mengajar? Apakah Kadispendasbud akan terbit memo/SK untuk guru honor baru? Atau dibiarkan saja anak-anak tersebut tidak sekolah, karena pendidikan mereka bukan tanggung jawab pemerintah tapi yayasan pendidikan swasta?


Ibarat nasi sudah menjadi bubur, mestinya Dispendasbud cerdas dan bijak bertindak, bagaimana membuat bubur tersebut menjadi bubur ayam yang enak dimakan dan memiliki nilai jual. Mestinya Dispendasbud tidak pasrah, kaku menerapkan Permendikbud tersebut dan merugikan para guru honor ini. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment