Tajuk : Proteksi Warga Kamoro Belajar dari Asmat

Bagikan Bagikan


AKSI demo warga Kamoro memalang jalan, Selasa (25/7) kemarin, akibat mereka tidak mudah dan sulit mendapat ikan. Mereka menyerah kalah. Kalaupun tenaga masih tersisa untuk bertarung dalam ketidakmampuan, itu hanya menguras tenaga dan isi otak yang sia-sia. Betul! Bagaimana mungkin! Mereka bersaing dengan nelayan dari luar yang serba terampil, memiliki fasilitas serba modern. Maka, kita jangan terhenyak. Mereka mencari jalan pintas dengan berdemo. Karena memang perut keroncong. Asap dapur tidak mengepul. Anak menangis kelaparan. Anak-anak tidak sekolah. Jika kondisi seperti itu yang terjadi. Apakah kita tega!

Mari kita belajar hidup berempati. Kalau kita  ingin hidup damai. Kita melangkah nyaman beraktifitas, tidak diliputi perasaan cemas, curiga dan takut. Tidak berlebihan, kalau kita mau  meniru,  belajar dari kehidupan sosial dan bermasyarakat di Kabupaten Asmat. Sejak Asmat menjadi kabupaten definitif hingga sekarang. Pemerintah daerah memproteksi warga asli Asmat dengan menetapkan sebuah aturan yang tidak mengikat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)  atau bisa disebut himbauan yang berbunyi: “Warga non Asmat dihimbau tidak menangkap ikan di sungai atau pun laut, apalagi menjual ikan di Pasar.”  Warga yang boleh menangkap dan menjual ikan di Pasar adalah warga asli Asmat.

Warga non Asmat sangat apresiasi dengan makna himbauan itu. Maka, ketika kita ke Kota Agats, Distrik atau pun di kampung-kampung di seluruh Kabupaten Asmat. Kita tidak pernah akan menjumpai warga non Asmat menjual ikan di Pasar. Warga non Asmat boleh menangkap dan memancing ikan hanya untuk makan. Makna luas dari himbauan itu, ikan-ikan hasil tangkapan warga asli Asmat dibeli warga non Asmat menjadi ikan asin. Mereka sangat setia mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari isi himbauan itu. Alhasil,  warga non Asmat rata-rata, mereka menjual ikan asin. Menarik ditiru praktek hidup berempati dan toleran terhadap satu sama lain sebagaimana yang terjadi di Asmat, di Mimika. Karena dampak dari penerapan himbauan itu dalam hidup sehari-hari,  warga asli dan non Asmat berbaur satu sama lain. Kalaupun ada satu dua riak yang mengusik keharmonisan hidup sesama warga, itu lebih diakibatkan dari Minuman Keras (Miras). Demo gara-gara sulit mendapat ikan di seputar kehidupan warga asli tidak pernah terjadi sebagaimana yang dilakukan warga Kamoro terpaksa memalang jalan umum. Mereka lakukan itu, karena mereka terpaksa, terhimpit dan lapar.

Selain belajar dari Asmat, kita diajak memaknai dan mempraktekan ajakan Uskup Timika, Mgr. Jhon Philip Saklil ketika beliau menyikapi masalah tanah di Mimika. "Kalau tanah-tanah masyarakat habis karena dijual atau `dirampok`, lalu masyarakat ini mau hidup bagaimana? Bisa jadi Uskup Timika akan mengatakan hal yang sama. Kalau ikan-ikan sulit didapat warga Kamoro mau hidup bagaimana?” Maka, perlu proteksi masyarakat lokal  menjadi opsi bagi pemerintah. Bukan membiarkan begitu saja."

Menurut Uskup kelahiran Kampung Umar Mimika Barat itu, masyarakat adat Papua belum bisa menyesuaikan pola hidup dengan perekonomian modern yang menuntut persaingan terbuka dalam segala hal.

"Jangan paksa mereka buka usaha. Masyarakat Papua masih hidup dalam ketergantungan yang tinggi kepada alam. Mereka makan dan minum dari apa yang disediakan  alam. Kalau alam hancur, mereka mau hidup bagaimana."

Pemerintah daerah Mimika harus ada opsi untuk memproteksi warga asli Mimika. Bukan hanya soal mereka sulit menangkap ikan. Tetapi, masalah mendesak yang segera di atasi masalah tanah-tanah ulayat. Persoalan tanah dan teriakan masalah kesulitan mendapat ikan sangat urgen diatasi. Karena, apabila warga asli Mimika tidak diproteksi. Mereka akan menjadi kaum gelandangan. Ini akan menambah persoalan baru bagi pemerintah. Warga non Mimika semestinya bisa berempati dan toleran terehadap warga asli dengan tidak merambah mata pencaharian mereka. Semoga! (Fidelis S. Jeminta) 


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment