Tujuh SKPD Papua belum Serahkan SK PPID

Bagikan Bagikan


SAPA (JAYAPURA)  - Sebanyak tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua belum menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada Biro Humas dan Protokol setempat.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Israil Ilolu, di Jayapura, Jumat, mengatakan berdasarkan data per Juli 2017, dari 53 OPD di lingkungan pemprov, tercatat 46 telah menyerahkan SK pembentukan PPID-nya.

"Ketujuh OPD yang belum menyerahkan SK PPID yakni Biro Otonomi Khusus, Kantor Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sekretariat MRP serta KORPRI," katanya.

Senada dengan Israil Ilolu, Kepala Bagian Dokumentasi serta Publikasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Adrijani mengatakan untuk OPD yang belum menyerahkan SK pembentukan PPID, rata-rata merupakan dinas atau instansi baru.

"Kami menargetkan pada Desember 2017, semua OPD di lingkungan pemprov Papua sudah memiliki PPID agar keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal," katanya.

Adrijani menjelaskan kendala yang dihadapi selama ini dalam pembentukan PPID ini adalah masih banyak OPD yang belum paham mengenai mekanisme penerapannya pada website-website masing-masing instansi.

"Padahal yang harus diisi atau ditampilkan pada website melalui Daftar Informasi Publik (DIP) adalah hal-hal yang sudah dilaksanakan seperti membuat laporan keuangan, rencana strategis (renstra) dan lain sebagainya," ujarnya.

Dia menuturkan selain itu, masih banyak instansi yang menganggap pembentukan PPID dapat membuat uraian tugas baru, padahal tidak, karena apa yang ditampilkan dalam DIP adalah tugas-tugas yang sudah dibuat oleh masing-masing dinas, badan atau kantor. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment