116 Pasutri Ikut Nikah Massal

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 72, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil) menggelar acara pernikahan missal pada Senin (14/8) di Graha Eme Neme Yaware.

Acara ini dihadiri Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Kepala Disdukcapil, Jhon Wiklif Tegai serta 116 pasangan suami istri (pasutri) yang didampingi saksi masing-masing.

Acara nikah massal ini ditandai dengan pembacaan berita acara oleh Bupati Mimika yang didampingi Kepala Dispencapil dan penandatanganan serta penyerahan dokumen nikah secara simbolis kepada 10 pasutri.

Dalam sambutannya Bupati Omaleng mengatakan, nikah massal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 72 tahun 2017 yang merupakan program rutin setiap tahun oleh Pemkab Mimika sebagai upaya membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang kesulitan untuk melakukan nikah sipil.

Bupati menjlaskan, nikah massal catatan sispil dilakukan untuk mencatatkan keabsahan calon pasangan yang sudah menikah dan memiliki surat keterangan jelas dan sah baik dari agama maupun sah dimata pemerintah. Selain itu juga sebagai syarat dalam pengurusan dokumen kependudukan lainya seperti kartu keluarga, dan akte kelahiran bagi anak. Dan hal ini juga sebagai penguatan status perempuan agar dapat memiliki status pernikahan yang sah.

"Melalui momen yang baik ini saya mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara. Dan selamat bahwa pernikahan saudara-saudara sudah sah menurut hukum negara, "kata Bupati.

Sementara itu Kepala Disdukcapil Jhon Wiklif Tegai dalam sambutan mengatakan secara keseluruhan jumlah peserta nikah sebanyak 116 pasang dengan dilengkapi dengan akte nikah, 110 kartu keluarga dan 7 akte kelahiran berdasarkan pasangan yang mengikuti nikah masal.


 Tujuan nikah masal catatan sipil kata Jhon, untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mewujudkan penertiban administrasi kependudukan yang berkekuatan hukum. "Jadi yang paling penting adalah kekuatan hukum bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Terutama untuk kepentingan golongan, PNS, serta bisa istri mendapat tunjangan dalam menyejaterahkan kehidupan keluarga, " kata Jhon. (albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment