Adat Dorong Pemberian Kewenangan Kelola Tambang Rakyat

Bagikan Bagikan



SAPA (JAYAPURA) - Masyarakat adat wilayah Meepago di Papua mendorong adanya pemberian kewenangan dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan tambang rakyat di daerahnya.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, John Gobay di Jayapura, Kamis (24/8), mengatakan, dengan adanya pengalihan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi, maka pihaknya juga meminta diberikan ruang untuk mengelola dalam skala kecil.

"Di wilayah Meepago, anak-anak Papua sudah bisa mengelola tambang rakyat, seperti di wilayah Topo-Kabupaten Nabire dan juga di Degeuwo-Kabupaten Paniai sudah ada orang Papua yang dapat mengelola sendiri tambang rakyat tersebut," katanya.

Menurut John, pihaknya mengharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas bagi masyarakat adat, baik dari segi penerbitan izin hingga pengelolaan tambang rakyatnya untuk membuktikan kemampuan mengaplikasikan kewenangan tersebut.

"Di Papua sudah ada Peraturan Dasar Provinsi (Perdasi) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat di Daerah, berdasarkan hal tersebut sudah diajukan permohonan kepada gubernur meminta penetapan," ujarnya.

Namun hingga kini belum dilakukan penetapan mengenai pertambangan rakyat sehingga menghambat penerbitan Izin Usaha Penambangan (IUP).

"Khusus untuk wilayah Degeuwo-Kabupaten Paniai sejak 2012 dari Dewan Adat sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), karena dalam pasal 24 UU Nomor 4 tahun 2009 sudah diatur," katanya.

Namun hingga 2017, belum juga diterbitkan izinnya, ketika dicek ternyata ada tumpang-tindih dalam aturan yang diterapkan, jadi ada izin dari provinsi dan juga dari kabupaten. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment