Aksi Mantan Karyawan Meresahkan Masyarakat

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) –Tokoh Masyarakat Suku Amungme, Yohanes Kum dan Tokoh Pemuda Amungme, Vebian Magal, SIP,MSi mengatakan aksi yang dilakukan ribuan mantan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak hanya anarkis, tapi juga tidak bermartbat dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Mimika.

“Saya sebagai Tokoh Pemuda Amungme sangat merasa terganggu dengan aksi yang telah dilakukan para mantan karyawan PTFI. Aksi mereka tergolong tindak kriminal,” ujar Vebian ketika melakukan jumpa pers di Mana Bacery, Jalan Cenderawsih, Jalur SP II, Selasa (22/8).

Vebian mengatakan, pihaknya menolak tegas dengan dibentuknya kelompok-kelompok yang bertujuan mengacaukan situasi keamanan di Mimika serta wilayah area PTFI.

“Kalau masyarakat local yang lakukan aksi anarkis bisa dipahamai, tapi ini merupakan orang-orang yang tergolong berpendidikan. Itu sangat–sangat kami tolak,” katanya.

Vebian menjelaskan, sebagai  tokoh di Mimika, dirinya sangat mendukung proses  penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengatakan, masyarakat tujuh suku sedang dalam proses menuju kemajuan, sehingga adanya aksi-aksi anarkis tersebut bisa menghambat proses pengembangan masyarakat tujuh suku.

“Kami di Mimika  khususnya masyarakat tujuh suku dalam proses pengembangan. Jadi kalau ada yang buat aksi itu sangat menghambat proses kami. Apa lagi kalau PTFI terhambat, maka sumber kami untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya ikut terhambat,”katanya.

Sedangkan Tokoh Masyarakat, Yohanes Kum mengatakan, NKRI memilki Undang-undang dan berbagai aturan yang mengajarkan nilai positif kepada seluruh masyarakat. Demikian juga dengan masyarakat pelanggar hukum termasuk tindakan kriminalitas,  seperti yang dilakukan para mantan karyawan harus diselesaikan secara hukum.

Yohanes mengatakan, PTFI juga memiliki peraturan yang berlaku sehingga setiap karyawan yang melanggar peraturan tersebut harus siap menerima  sanksi.

Mantan karyawan harus intrsopeksi diri dan mengakui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dan juga harus menerima dengan lapang dada setiap sanksi yang diberikan perusahaan. Bukan dengan cara melakukan aksi yang merugikan masyarakat umum,”kata Yohanes.

 Yohanes sangat menolak aksi yang menghambat atau mengganggu operasional PTFI karena sumber pendanaan program pengembangan masyarakat tujuh  suku  berasal dari PTFI. Selain sebagai sumber kehidupan masyarakat tujuh suku, PTFI juga merupakan sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang langsung mencari nafkah di Mimika.

“Kami tidak terima kalau sampai operasional PTFI terhambat. Karena itu sumber kehidupan kami dan masyarakat indonesia umumnya,”ungkapnya.

Yohanes mengatakan, aksi yang telah dilakukan para mantan karyawan telah menimbulkan keresahan bagi selurh masyarakat Mimika serta telah melenyapkan harta orang lain seperti kendaraan roda dua serta merusak aset PTFI.

Terkait hal tersebut, dua tokoh tersebut bersama-sama mengharapkan agar seluruh masyarakat Mimika bisa terlibat dalam menjaga keamanan agar proses pembangunan bisa berjalan lancar.


“Masyarakat harus bisa menciptakan dan menjaga keamanan di Mimika. Itu dapat dimulai dari diri sendiri, lingkungan tempat tinggal dan harus saling mengingatkan agar hidup tetap aman dan damai dalam mencari nafkah,” ujar Yohanes. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment