APBD 2017 Sebaiknya Digunakan Bayar Utang

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Yohanis Wantik mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) lebih baik digunakan untuk membayarkan utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kepada para kontraktor, masyarakat terkait ganti rugi tanah dan sebagainya. Termasuk insentif guru yang belum terbayarkan. Waktu yang tersisa beberapa bulan ke depan tidak mungkin bisa menjalankan program fisik.

"Karena utang Pemkab itu masih banyak di tahun 2016 dan 2017, bahkan ada juga di tahun 2012. Entah itu bupatinya siapa, Pemkab harus melunasi itu," kata Wantik saat ditemui wartawan di Kantor DPRD di Jalan Cenderawasih, Kamis (3/8).

Wantik menjelaskan, bila APBD  2017 digunakan menyelesaikan utang maka tahun anggaran 2018 sudah tidak ada lagi tanggungan dan tidak ada masalah tuntut-menuntut terkait utang Pemkab.

Menurut Wantik, Banyak sekali permasalahan yang belum diselesaikan Pemkab, termasuk masalah ganti rugi hak masyarakat. Selain itu masalah pendidikan dan pembangunan. Seperti diketahui, Pemkab dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih memiliki utang kepada para kontraktor yang sudah mengerjakan tanggung jawabnya.

"Masalah tanah, masalah sekolah, masalah guru dan lainnya. Pokoknya banyak masalah utang. Ada lagi masalah kontraktor yang sudah meringankan beban Pemkab dalam pembangunan seperti misalnya normalisasi segala macam itu saja masih utang. Harusnya kan pekerjaan selesai langsung dibayar," ungkapnya.

Wantik menambahkan seharusnya pemerintah menganggarkan dana untuk penyelesaian utang-utang tersebut agar utang tidak semakin tertumpuk. Tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak segera menyelesaikan utang-utangnya sesuai yang sudah ditentukan oleh konsultan.

"Dalam RKA itu sudah harus dipertimbangkan oleh SKPD bahwa beban -beban SKPD itu utangnya berapa dan di mana. Jika tidak dibayar maka akan menumpuk terus dan beban Pemkab semakin besar. SKPD jangan seenaknya pangkas-pangkas anggaran yang sudah diperhitungkan oleh konsultan, karena itu akan berdampak besar dan kontraktor akan mengeluh akhirnya nanti para kontraktor tidak percaya lagi dengan pemerintah," ujarnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment