Didesak Kawal Pengelolaan Dana Desa

Bagikan Bagikan

SAPA (ASMAT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat mendesak instansi teknis di lingkup Pemkab Asmat untuk melakukan pengawasan dan pengawalan penggunaan ketat alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Asmat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Asmat, Brent Jensenem, Selasa (15/8). “Dana desa yang sudah disalurkan kepada semua kampung di Kabupaten Asmat, jumlahnya sangat besar. Sehingga perlu diawasi dan dikawal,” kata politisi PDI-P itu.
Pengawalan penggunaan dana desa dimaksudkan agar uang yang bersumber dari APBN itu bisa dikelola secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana desa harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).
“Sehingga semua yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBK dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu kami harapkan pemerintah daerah bisa mengawal pelaksanaan program kegiatan dana desa tersebut,” katanya.
Brent menyatakan, legislatif turut memonitoring pengelolaan dana desa di kampung-kampung melalui kegiatan kunjungan kerja maupun reses. Dewan menemukan berbagai permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
“Karena adanya berbagai persoalan itu, tugas pemerintah daerah dan dewan adalah bersama-sama melakukan pengawalan. Ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Berbagai permasalahan, di antaranya terkait kapasitas pengelola anggaran atau sumber daya manusia aparatur kampung, pendampingan dan lainnya. Karena berbagai persoalan tersebut, ada sejumlah kampung yang mengalokasikan dana desa tidak sesuai peruntukkan atau tepat sasaran.
“Program pemerintah pusat memberikan dana desa sudah sangat baik. APBD kabupaten tidak akan cukup memenuhi pembangunan di 224 kampung. Jadi pengelolaan dana ini harus benar-benar dikawal,” ujar dia.

Kepala BPKAD Asmat, Frans Sinurat mengatakan, alokasi dana desa yang disalurkan tahun ini lebih dari Rp100 miliar. Dana itu ditransfer langsung ke masing-masing rekening kampung. “Ada yang dapat Rp900 juta dan ada juga yang Rp1,9 miliar. Indikatornya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kondisi geografis, dan indeks kemahalan barang,” katanya. (Nuel)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment