Disdik Harus Perhatikan Kualitas Guru

Bagikan Bagikan




SAPA (ASMAT) - Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat diminta untuk memperhatikan kualitas guru sekolah dasar (SD). Penempatan guru harus disesuaikan dengan sistem atau tata kelola di sekolah.

Hal tersebut disampaikan salah seorang guru SD Inpres Syuru Kampung Syuru Distrik Agats, Amaranta Letsoin, Rabu (30/8). Dikatakan, pihaknya mengikuti Program Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan (Landasan) yang dilaksanakan Kompak.

“Adanya pelatihan dan pendampingan Landasan Kompak, kami jadi tahu dan memahami tata kelola sekolah dasar yang baik sesuai 8 standar akreditasi standar nasional pendidikan (SNP). Yang mana termasuk kualitas guru,” katanya.

Amaranta menjelaskan delapan standar akreditasi sesuai SNP di antaranya menyangkut sarana prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik. Jenjang pendidikan guru yang sesuai standar turut menentukan kualitas pendidikan.

“Kami harapkan agar Dinas Pendidikan melihat kualitas pendidik, khususnya di dalam kota. Kalau kami sudah terapkan sesuai delapan standar SNP, maka dinas harus sesuaikan dengan tata kelola yang sekolah terapkan,” tuturnya.

Selain kualitas guru, tambahnya, Dinas Pendidikan juga harus memperhatikan sarana prasarana pendidikan dasar. Sebab menurutnya, sarana prasarana yang sesuai standar turut menentukan akreditasi.

“SD Inpres Syuru sudah mendapat perhatian sarpras setelah adanya program Landasan. Tapi kami harapkan, dorongan itu tidak hanya pada saat ada program. Setelah mengikuti program Landasan Papua, kami siap untuk diakreditasi,” imbuhnya.

Koordinator Landasan Papua Asmat, Petrus Pit Supardi mengatakan, pihaknya melaksanakan program di 10 SD. Di antaranya terkait peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Tujuan proyek itu agar sekolah-sekolah dapat diakreditasi.

Ia mengatakan, ada 8 indikator akreditasi sesuai SNP. Untuk lolos akreditasi, sekolah dasar harus mampu menjawab 119 pertanyaan. Indikatornya terkait standar pelayanan, sarana prasarana seperti perpustakaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan lainnya.

“Awalnya sekolah belum punya dokumen perencanaan dan akreditasi. Setelah 3 bulan berjalan dokumen itu telah tersedia. Begitu juga dengan sarana prasarana mulai dibenahi,” tuturnya.

Ke depan, Landasan Papua mendampingi pengelolaan dana sekolah berupa penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran sekolah, penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) hingga dipublikasi di mading sekolah.


“Ini mendorong transparansi di bidang pendidikan. Kalau akses informasi sekolah, puskesmas dan kampung terbuka, tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi,” tuturnya. (Nuel)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment