Dishub Terbitkan 1000 Plat Sepeda Motor Listrik

Bagikan Bagikan


SAPA (ASMAT) - Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat telah menerbitkan sedikitnya 1.000 plat sepeda motor listrik (elektrik) sebagai pengganti kartu retribusi. Plat ini berfungsi untuk penomoran kendaraan, bukan plat yang umumnya dikeluarkan oleh kepolisian.

Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Darat Dinas Perhubungan Asmat, Maichel Nicolaus Womsiwor menjelaskan, penarikan retribusi sepeda motor elektrik mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asmat Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Plat ini bukan pengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) seperti umumnya. Tapi ini hanya untuk penomoran, sehingga mempermudah kita dalam pengawasan dan pendataan,” terang Maichel, Sabtu (12/8).

Sebelumnya, kata Maichel, Dinas Perhubungan Asmat menerbitkan kartu retribusi. Namun karena kartu tersebut dapat ditiru, maka pemerintah berkebijakan mengeluarkan plat penomoran sepeda motor listrik.

“Memang kategori kendaraan ini adalah kendaraan bermotor sesuai dengan PP Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Tapi karena di Asmat belum ada Satuan Lalu Lintas, makanya Dishub memberikan pelayanan,” terang dia.

Dikatakan, 1000 plat yang dicetak itu terdiri dari 150 plat bagi pengojek motor listrik, 30 untuk kendaraan dinas dan 820 keping untuk motor pribadi. Rencananya jumlah plat akan ditambah menjadi 3000 keping.

“Melalui APBD Perubahan 2017, akan ada penambahan kurang lebih 3000 plat. Kita juga berencana untuk tukang ojek dibuatkan plat berwarna kuning,” tuturnya.

Sementara besaran retribusi, sebut Maichel, untuk kendaraan kecil dikenakan biaya Rp75.000, sedang Rp150.000 dan besar Rp300.000/tahun. Penggunaan plat pada motor elektrik semata-mata untuk mendata jumlah kendaraan dan memudahkan pengawasannya.

“Sekarang ini kita ada susun draft peraturan bupati untuk mengatur kembali, karena aturan yang ada sudah lama sejak 2011,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah setempat akan melakukan evaluasi terhadap Perda tentang Retribusi Jasa Umum guna meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah. “Dalam draft yang baru, akan ada izin mendirikan pangkalan ojek dan retribusi izin operasi,” imbuhnya. (Nuel)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment