Dishut Tidak Berwenang Terbitkan Ijin Usaha Kayu

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Dinas Kehutanan yang ada di kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin apapun setelah di keluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

“Atas dasar itu, sebanyak 50 pengusaha kayu lokal asal Mimika harus mengurus ijin usaha di Jayapura,” kata Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika Jhon Rumbiak saat ditemui Salam Papua di Bobaigo Jalan Cendrawasih SP2.

Jhon mengatakan, pengurusan ijin usaha kayu sekarang melalui satu pintu yaitu Dinas Penanaman Modal di Provinsi sekaligus aturan teknisnya. Sehingga sebanyak 50 pengusaha bersama Kadishut membantu mengurus ijin di Jayapura.

“Dinas Kehutana kabupaten sudah ke lapangan untuk mengambil titik koordinat atau wilaya mana saja yang bisa digunakan oleh pengusaha kayu.  Juga surat keterangan dari kelurahan dan distrik sebagai acuan untuk kelancaran dalam pengurusan ijin,” katanya.

Jhon menjelaskan untuk kios kayu pun harus mempunyai ijin tersendiri. Dalam setahun diberikan ijin hanya 1500 kubik. Kios kayu juga dilengkapi titik koordinat dan juga wilayahnya. Untuk pengawasan dilakukan provinsi dan Dinas Kehutanan kabupaten.

”Ada pos-pos satuan gerak cepat yang akan memeriksa di setiap pos, apakah pengusaha ada ijin atau tidak. Kalau tidak ada maka akan ditahan,” katanya.


Diakui untuk sementara ini pos-pos belum bisa melakukan penahanan atau pemeriksaan karena belum ada petunjuk dari provinsi. ”Kita masih tunggu petunjuk selanjutnya. Sementara untuk pajak pengusaha langsung bayar melalui rekening kementrian, tidak lagi melalui kabupaten,” katanya. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment