Dispencapil Wajib Layani E-KTP Warga

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Politisi Partai Demokrat, Robertus Waraopea, SH mengatakan, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduka Elektronik (e-KTP) adalah hak dari setiap warga negara. Karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispencapil) wajib melayani masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

Robert mengatakan, kondisi geografis dan alam Kabupaten Mimika yang sulit, menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen kependudukan tersebut. Sementara dalam UU diamanatkan KTP yang sah adalah yang sudah dilakukan perekaman identitas melalui e-KTP. Karena itu pemerintah seharusnya memiliki program khusus agar masyarakt di kampung-kampung bisa mendapatkan pelayanan kependudukan.

“Bukan malah berencana menarik identitas yang sudah disuplai ke kampung-kampung,” kata Rober, Jumat (4/8).

Dikatakan, setiap Warga Negara Indonesia berhak memiliki identitas sebagai Warga Negara Indonesia yang sah, tidak terkecuali bagi para lansia dan berkebutuhan khusus. Apalagi yang ada di kampung-kampung.  Kewajiban pemerintah untuk memenuhi  dan  memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka.  Pembuatan KTP elektronik bila perlu dilayani dengan mekanisme jemput bola. Mereka tidak perlu mengurus langsung ke Kantor Dispencapil, melainkan bisa melalui distrik.

Robert menjelaskan, akan menjadi masalah pada Pilkada serentak 2018 nanti, jika untuk mendukung calon independen harus menggunakan e-KTP. Ini juga akan berlaku  warga menggunakan hak pilihnya nanti. Karena itu Dispencapil harus berupaya agar masyarakat memiliki e-KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya nanti.

Menurut Robert, hal ini disampaikan bukan karena ada kepentingan politik dan lainnya tetapi memang diamanatkan oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan.

Di dalam UU tersebut, pada Pasal 7 juga disebutkan, bahwa  pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukanm, melalukan pembinaan bagi masyarakat, memberikan pelayanan termasuk penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dengan demikian lanjutnya, dalam rangka memberikan hak suara masyarakat maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bekerja keras dalam memenuhi tuntutan UU tersebut.
Ataupun lanjutnya, apabila ternyata sampai pada waktunya nanti ternyata e-KTP belum dapat dimiliki oleh semua masyarakat, maka pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu membuat suatu kebijakan pengecualian, mengingat sebagain besar penduduk Kabupaten Mimika belum mempunyai e-KTP.


“Saya pikir kondisi wilayah Papua pada umumnya sama, sehingga ketika memang itu menjadi syarat  yang mutlak, maka masyararakat yang tidak punya e-KTP akan dirugikan karena tidak memiliki e-KTP,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment