DKP Harus Edukasi Nelayan Kamoro

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Menanggapi pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE. MH berkaitan dengan pencabutan moratorium bagi nelayan non pribumi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan harus melakukan edukasi serta pendampingan terhadap nelayan pribumi. Pendampingan itu  agar ke depannya masyarakat bisa bersaing secara sehat dengan nelayan non pribumi.

Demikian disampaikan salah satu Tokoh Intelektual Timika Leonard Tumuka, Ph.D saat menyambangi kantor SKH Salam Papua, Selasa (15/8).

Menurut Leo, moratorium yang dikeluarkan  DKP terhadap nelayan non pribumi merupakan solusi bagi nelayan pribumi agar dibina SDMnya serta memberikan bantuan peralatan yang memadai. Sehingga warga setempat bisa bersaing dengan nelayan non pribumi. Setelah itu dicabut moratorium.
“Sebenarnya moratorium ini sebagai suatu win-win solution dalam jangka waktu tertentu untuk memberi ruang dialog kepada masyarakat tetapi kalau sudah seperti ini. Kita harus cabut moratorium,” terangnya.

Leo menjelaskan, satu hal yang menjadi ketimpangan dengan ditariknya moratorium oleh Bupati sama saja memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk menangkap ikan. Ia mengakui, ada persaingan tidak sehat antara nelayan pribumi dan non pribumi. Perlu diketahui, akibat memberikan kebebasan kepada nelayan non pribumi terjadilah aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi yang mengakibat jatuh korban.

“Terkait persaingan. Saya sih oke-oke saja, kita bisa bersaing di negara demokrasi tetapi paling tidak kita harus memahami kenapa sampai terjadi pembiaran. Kita harus melihat dulu akar permasalahan kenapa sampai kemudian ujung-ujungnya kehilangan nyawa dan Inikah tidak boleh terjadi,” kata Leo.

Leo menjelaskan, Pemkab Mimika dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus tanggap melihat persoalan yang terjadi di Paomako secara fundamental. Karena, akibat belum siap bersaing antara masyarakat pribumi dengan non pribumi.  Karena peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan terbilang tradisional atau tidak memadai sehingga terjadilah kecemburuan sosial. Karena tidak mampu menangkap ikan dalam jumlah banyak.

“Bupati dan unsur pemerintahan harus lebih jeli melihat persoalan itu sampai pada titik akar persoalan. Kenapa sampai bisa terjadi, itu karena masyarakat belum siap untuk bersaing dengan  saudara-saudara kita dari daerah lain yang menggunakan peralatan menangkap ikan yang modern. Akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial, dan juga mengurangi kemampuan mencari masyarakat,” jelasnya.

Leo mengakui, kenyataan yang terjadi saat ini berbeda jauh dengan beberapa tahun lalu. Pasalnya masyarakat mengeluhkan kurangnya tangkapan ikan akibat telah habis ditangkap oleh nelayan non pribumi, sehingga terjadi pergolakan-pergolakan. Hal tersebut yang terlambat diantisipasi oleh DKP Kabupaten Mimika dengan mengeluarkan moratorium dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap nelayan  pribumi baik SDM maupun peralatan. Agar kedepannya masyarakat pribumi bisa bersaing secara sehat dengan non pribumi.

Ia mengakui solusi yang dilakukan DKP terhadap persoalan yang dihadapi nelayan pribumi saat mereka melakukan aksi protes terhadap nelayan non pribumi beberapa waktu lalu sudah tepat. Mereka menerbitkan kebijakan dalam hal ini moratorium. Supaya masyarakat pribumi lebih leluasa dalam menangkap ikan, disamping itu DKP harus melakukan pendampingan serta pembelajaran berkaitan dengan metode-metode panangkapan ikan dalam jumlah banyak. Bila perlu DKP  mengajarkan nelayan pribumi menggunakan peralatan yang sering digunakan nelayan pribumi untuk menangkap ikan.

“DKP sudah tahu titik lemah masyarakat dalam menangkap ikan akhirnya Kepala Dinas merespon dengan mengeluarkan kebijakan supaya masyarakat pribumi lebih leluasa penangkapan ikan disamping melakukan edukasi serta pendampingan kepada masyarakt yang sebelumnya tidak dilakukan oleh DKP,” ungkapnya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment