DKP Mimika Moratorium Operasional Nelayan Non Papua

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Menanggapi tuntutan masyarakat Suku Kamoro yang mengeluhkan berkurangnya hasil tangkapan ikan yang disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal milik nelayan pendatang (Non lokal) yang melakukan penangkapan di perairan Mimika, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mimika memutuskan untuk Moratorium jadwal pengoperasian nelayan non lokal.
Keputusan moratorium aktifitas menangkap ikan non lokal tersebut, diputuskan dalam pertemuan bersama perwakilan Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Kepala Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif (Diskopertif), Sherly Lumenta, Kadis DKP, Leentje AA Siwabessy bersama beberapa Kepala Bidang pada DKP, perwakilan petinggi Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko), Tokoh Masyarakat Kamoro, Beberapa Kepala Distrik Pesisir serta perwakilan nelayan lokal dan non lokal.
“Ini solusi yang kami lakukan sebagai keberpihakkan Pemkab kepada pemilik hak ulayat, karena bagaimana pun, menangkap ikan itu adalah sumber hidup orang Kamoro. Jadi kalau mereka sudah keluhkan tangkapan mereka berkurang, terus mereka mau makan apa?,”ungkap Kadis DKP Mimika, Leentje AA Siwabessy ketika diwawancarai usai melakukan pertemuan penentuan Moratorium di Ruang Pertemuan Lantai  III, Kantor Sentra Pemrintahan, Jalan Cenderawasih, SP 3, Distrik Kuala Kencana, Selasa (1/8).
Leentje mengatakan, salah satu tujuan dilakukannya moratorium tersebut agar semua nelayan non Papua bisa mendaftarkan diri kepada DKP sehingga dengan cara melengkapi data  termasuk jenis perahu atau kapal dan alat tangkap yang digunakan sehingga semua nelayan non Papua di Timika dapat teridentifikasi keabsahan pengoperasiannya.
“Karena memang saat ini banyak sekali nelayan yang beroperasi  tanpa seijin kita. Itu makanya dengan moratorium ini, nelayan non lokal bisa diminimalisir, baik jumlah atau pun jadwal penangkapan,”kata Leentje.
 Ia menambakan, moratorium operasional nelayan non lokal tersebut telah diputuskan sejak terjadinya pemalangan jalan di jalan Pomako, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Selasa (25/7) lalu. Dengan demikian menurut Leentje, pihaknya akan memberikan waktu tiga hari agar semua nelayan non lokal mengurus pendaftaran keabsahan pada petugas DKP. Sedangkan moratoritum itu sendiri akan berlaku hingga persoalan tuntutan masyarakat Kamoro bisa dipenuhi, atau operasional nelayan non lokal akan diijinkan, namun akan diatur sehingga tidak bisa dilaksanakan setiap hari.
“Nanti kami masih akan lakukan pertemuan ulang lagi, terkait apakah nanti nelayan non lokal diberikan jadwal penangkapan satu kali sebulan atau pun ketentuan lainnya. Yang jelas untuk nelayan Kamoro itu bebas karena itu wilayah mereka,”katanya.
Ia mengatakan, hasil pertemuan dan semua aspirasi masyarakat Kamoro akan diteruskan ke DKP Provinsi Papua. Karena dalam UU 23 tahun 2014, DKP Mimika tidak memiliki kewenangan untuk bidang pengawasan.
“Kami akan ke Provinsi untuk melaporakan tuntutan masyarakat Kamoro. Untuk pengawasan itu terserah mereka yang di Provinsi, karena dengan adanya peralihan kewenangan, maka pengawasan kelautan bukan lagi tugas DKP daerah,” katanya. (Acik)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment