DPRD Diminta Desak Pemerintah Bayar Insentif

Bagikan Bagikan


SAPA(TIMIKA) - Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), diminta segera menyelesaikan masalah insentif guru yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.

“Insentif guru ini sampai sekarang tidak ada respon dari pemerintah. Untuk itu saya minta pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini,” kata Jerbem Amokwame, salah satu guru honor yang menyambangi keredaksian Salam Papua, Senin (21/8).

Jerbem yang merupakan guru SD YPPK Putsinara Agimuga ini, mengatakan, saat ini keanggotaan DPRD Mimika sudah diaktifkan kembali. Oleh sebab itu DPRD diminta harus mendesak pemerintah agar segera membayarkan insentif guru yang belum terbayar. Agar guru-guru honor yang bertugas dipesisir maupun pedalaman bisa kembali untuk bertugas.

“Kalau insentif belum bayar, maka KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) tidak berjalan seperti di SD YPPK Putsinara saat ini,” katanya.

Selain itu Ia juga mempertanyakan mengapa pada tahun sebelumnya dana insentif guru bisa diterima. Tetapi saat ini malah tidak bisa. Apalagi dengan alasan belum dimasukkan ke dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). Padahal menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun inipun tidak dibahas bersama DPRD. Sehingga seharusnya pemerintah dalam hal ini eksekutif bisa lebih mudah membuat kebijakan mengenai dana insentif guru.

“Sebelumnya biasa dapat, mengapa sekarang tidak dapat dengan alasan belum masuk ke DPA. Padahal pakai Perbub (Peraturan Bupati) tidak ada perubahan atau penambahan, atau pengurangan. Sehingga tidak ada alasan untuk tolak ke provinsi,” katanya.

Selain itu, Ia meminta dinas terkait untuk mempublikasikan pos dana guru kontrak yang sudah terbayar, serta dari dari mana sumber dana tersebut.

”Pos dana dari mana yang dibayarkan untuk guru kontrak baru? Sementara yang lama belum terima insentif. Kami tidak terima guru kontrak. Kalau turun sampai ke sekolah, pasti akan ada masalah,” ungkapnya.


“Kalau guru baru bilang pakai SK Bupati, maka buktikan. Tidak boleh nota tugas dan SK dinas,” tambahnya. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment