DPRD Fokus Pembahasan Raperda dan APBD-P

Bagikan Bagikan



*Pembahasan APBD-P terkendala biaya dan dokumen APBD

SAPA (TIMIKA) - Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom, SE mengatakan pertemuan yang dilakukan seluruh anggota dewan membahas koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan agenda kerja DPRD. Selanjutnya lebih memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), APBD Perubahan (APBD-P) 2017 dan APBD 2018.

“Setelah workshop, balik kita pembahasan untuk Raperda. Jika sudah selesai, selanjutnya paripurna dan kita masuk kepada pembahasan anggaran perubahan. Setelah itu bulan Oktober pembahasan anggaran induk 2018,” kata Elminus saat ditemui wartawan usai melakukan pertemuan Badan Musyawarah (Bamus), Jumat (18/8).

Tetapi sebelum itu, lanjut Elminus, dewan akan melakukan pertemuan terkait koordinasi bersama Sekretariat Dewan (Setwan) untuk sinkronisasi kegiatan. “Kita ada rapat koordinasi dengan eksekutif,” ujarnya.

Usai menyusun agenda kerja, sesuai jadwal beberapa agenda seperti pembahasan Raperda dan APBD-P akan diserahkan kepada eksekutif untuk disinkronkan. “Kalau sudah ada jadwal. tinggal kita laksanakan saja,” katanya.

Sementara itu Karel Gwijangge selaku ketua badan legislasi (Baleg) mengatakan, mengutip pemberitaan di media bahwa eksekutif menginginkan pembahasan APBD-P bisa dilaksanakan secepat mungkin. Sejauh ini, dewan belum bisa melaksanakan pembahasan APBD-P karena belum memiliki dokumen APBD induk 2017 yang dasar untuk membahas APBD-P.



“Kita tidak bisa membahas anggaran perubahan secepat itu, karena tidak ada dokumen APBD  induk 2017,” kata Karel.

Untuk melaksanakan pembahasan APBD-P 2017, terlebih dahulu membahas Raperda Restrukturisasi, karena itu berkaitan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Artinya, ada SKPD yang nantinya akan di ambil alih oleh provinsi dan juga yang nantinya akan dibentuk. Sehingga menurutnya hal tersebut harus di utamakan sebelum masuk ke pembahasan APBD-P. “Kita harus menetapkan Raperda restrukturisasi dulu,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Karel meminta dukungan Pemkab Mimika berkaitan dengan keuangan di DPRD Mimika yang kini mengalami kekosongan. Sebab untuk melaksanakan sidang, tentu membutuhkan anggaran. Sehingga dalam waktu pemkab dalam hal ini bupati harus merespon cepat apa yang dibutuhkan di DPRD Mimika.


“Jadi harus secepatnya ada respon dari pemerintah supaya semua ini cepat dibahas,” harapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment