DRPD Jayapura Dukung Pemkot Kelola PPI Hamadi

Bagikan Bagikan



SAPA (JAYAPURA) - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Provinsi Papua mendukung upaya pemerintah setempat mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

Penyampaian dukungan itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura Yuli Rahman dalam laporan pendapat gabungan komisi A,B,C dan D yang dilaporkan oleh salah satu anggota DPRD Kota Jayapura Christian M Kondobua di sela-sela pelaksanaan Rapat Perencanaan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendatapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 di Jayapura, Rabu (2/8).

Dalam pembacaan pelaporan itu, kata Christian, dalam pertemuan lintas instasi yang membahas keberadaan PPI Hamadi, Komisi B mendukung langkah dan kebijakan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano agar pengelolaan PPI Hamadi yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar diserahkan ke Pemerintah Kota Jayapura.

"Komisi B mendukung upaya pak Wali Kota Jayapura agar pengelolaan PPI ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Jayapura, tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi B berharap agar instansi teknis yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk lembaga dewan kota dan DPR Provinsi Papua melakukan advokasi dan pendampingan sehingga harapan Wali Kota Jayapura dapat terwujud.

Rapat Perencanaan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendatapatan dan Belanja Daerah itu berlangsung aman dan lancar di Kantor DPRD Kota Jayapura sejak Senin (31/7) dan akan ditutup pada Rabu (2/8) sore.

Sebelumnya, pada Selasa (25/7), Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembahasan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Hamadi di Kota Jayapura, Papua.

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Jayapura itu diikuti anggota DPRD Kota Jayapura, dan sejumlah instansi terkait.

Di sela-sela rapat kala itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua FX Mote mengatakan untuk mengoptimalkan nelayan asli Papua maupun non Papua, nelayan asli Port Numbay (Kota Jayapura).

"Aspek pengelolaan perlu dibenahi. Solusinya, cari sistem kerjasama pengelolaan bersama untuk meningkatkan PAD masing-masing," ujarnya.

Mote mengaku PPI atau TPI Hamadi yang sudah dibangun sejak 1997 melalui dana Pemerintah Provinsi Papua itu terbenglai pengelolaanya akibat pihak ketiga.

"Pemerintah provinsi hanya kelola administrasi saja, soal pembangunan dan pemerintahan diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menegaskan Pemerintah Provinsi segera mengatur pengelolaanya tapi perlu dibenahi terlebih dahulu karena masih banyak kekurangan di PPI Hamadi.

"Saya mau kerja fokus karena nelayan di Papua ini ada tiga yakni nelayan asli Papua, non Papua, dan nelayan asli Port Numbay. Kami sudah memberikan bantuan kebutuhan yang seharusnya," ujarnya. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment