Dualisme Kepsek SMP Negeri 7 Diminta Segera Diselesaikan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Salah satu praktisi hukum di Mimika, Thomas Temorubun, SH, meminta kepada Polres Mimika dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dispendasbud) untuk segera menyelesaikan dualisme kepala sekolah yang terjadi di SMP Negeri 7. Hal itu dimaksudkan agar dana yang tertahan dapat segera dicairkan untuk operasional sekolah.

“SMP Negeri 7 itukan ada dana Bopda, sampai sekarang belum dicairkan. Jadi mereka sudah membuat laporan polisi,” kata Thomas saat ditemui Salam Papua dibilangan Jalan Cenderawasih, Rabu (30/8).

Menurut Thomas, apabila anggaran tersebut tidak dicairkan, maka akan berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah lainnya. Disisi lain, tertahannya anggaran tersebut membuat orang tua siswa melaporkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sebab, sudah pernah dilakukan mediasi tetapi tidak ada kesepakatan yang diperoleh.

“Kalau anggaran itu tidak diberikan ke sekolah, pasti sangat mengganggu operasional sekolah. Sedangkan laporan orang tua murid kepada Polisi, itu ada indikasi tindak pidana. Jadi harus di proses apabila tidak ada penyelesaian,” terangnya.

Masalah ini tidak hanya pihak kepolisian yang menindaklanjutinya. Permasalahan tersebut harus melibatkan Dispendasbud selaku dinas yang menaungi sekolah-sekolah di Mimika, agar dapat mengetahui persoalan yang terjadi dan bisa mengambil langkah bijak untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Jadi orang tua murid minta Polisi bisa mediasi masalah ini, dan dinas juga harus hadir,” katanya.

Thomas berharap Polres Mimika dan Dispendasbud bisa segera menyelesaikan masalah dualisme kepala sekolah di SMP Negeri 7 sesuai dengan tupoksi masing-masing.


“Jadi saya minta kepada Polisi untuk tindaklanjuti laporan polisi itu, dan dinas pendidikan segera selesaikan dualisme kepsek supaya dana Bopda itu segera dicairkan,” harapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment