Empat Lembaga Ajukan Dana Pilkada Rp 119 M

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Empat lembaga yang terlibat pelaksanaan Pilkada serentak 2018, KPUD Mimika, Panwaslu, Polri dan TNI mengajukan dana Pilkada kepada Pemkab Mimika sebesar Rp 119 miliar.

Menyikapi pengajuan dana tersebut, Pemkab Mimika menggelar pertemuan dipimpin Sekda Mimika, Ausilius You untuk membahas rasionalisasi dana tersebut di ruang rapat lantai 3 kantor Pusat Pemerintahan, Jumat (25/8).

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Mimika Simon Motte, Staff Ahli Bidang Hukum Wilem Naa, Kapolres Mimika AKBP Vicktor Dean Mackbon, Kabag Ops Polres Mimika Kompol I Nyoman Punia, SSos, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Windarto, Perwira Seksi Logistik (Pasilog) Kapten Inf. Markus H, Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal, SKM, Sekertaris KPUD Mimika Mika Sraun, Afred Petu Petu, Derek Motte, Perwakilan Pawaslu Provinsi Papua Jumrah, Kabid Anggaran BPKAD Lukas Luli Losan, SE, perwakilan dari Inspektorat  A R Mandessy.

Sekda You menjelaskan, anggaran yang diajukan pastinya telah dirasionalisasi oleh masing-masing lembaga. Karena ada predisksi kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi di Mimika, sehingga anggaran yang diajukan dinilai wajar.

“Anggaran yang diajukan ke kita itu tentu sudah dirasionalisasi terlebih dahulu dan kita akan rasionalisasi setelah tim anggaran sudah ada di Timika,” kata You.

You mengatakan, anggaran Pilkada belum bisa ditetapkan sesuai dengan  jumlah yang diajukan. Tim anggaran akan melakukan pertemuan internal untuk membahas anggaran tersebut sesuai dengan beban kerja dari masing-masing lembaga, barulah diterbitkan Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD).
“Setelah kita bahas secara internal dulu baru kita bisa buat NPHD,” kata You.

Sementara Staf Ahli bidang hukum Wilem Naa mengungkapkan, penyelenggaraan Pilkada sering berdampak hukum. Artinya salah menggunakan anggaran pasti berurusan dengan hukum. Dirinya berpesan agar rencana dan anggaran yang telah dibuat sebisanya dilaksanakan agar semua yang diprogramkan bisa tercapai.

Sementara itu Kepala Bappeda Simon Motte mengatakan, Bappeda akan mempelajari  anggaran yang diajukan dan selanjutnya akan dikoreksi dan dievaluasi.

Sementara itu Perwakilan Inspektorat A R Mandessy meminta 4 lembaga nantinya harus membuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. “Walaupun ini dana hibah tapi harus dipertaggungjawabkan,” katanya.

Dari anggaran sebesar Rp 119 miliar tersebut, KPUD Mimika  mengajukan Rp 80. 548. 307. 015 yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 36. 787. 795. 166 dan tahap kedua tahun 2018 Rp  43. 760. 511. 850. Panwaslu  mengajukan Rp 17. 746. 028. 000. Kodim 1710 Mimika  Rp 5. 621. 660. 000. Sementara Polres Mimika Rp 15. 589. 730. 000. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment