Freeport Ingin Lunasi PAP Secara Bertahap

Bagikan Bagikan


SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera melunasi pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 3,5 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Gerzon Jitmau, di Jayapura, Senin (31/7), mengatakan PTFI wajib membayar PAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perda Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Gubernur.

"Freeport berkeinginan untuk membayar PAP tersebut namun akan dibayar secara bertahap, sedangkan Pemprov Papua ingin agar dibayar sekaligus," katanya.

Gerzon menjelaskan pemprov menuntut agar PTFI segera melunasi utang pajak air permukaan sebagaimana putusan Pengadilan Pajak Jakarta belum lama ini.

"Putusan Pengadilan Pajak Jakarta bersifat final dan mengikat sehingga PT Freeport Indonesia sudah tidak bisa lagi menempuh jalur hukum lain," ujarnya.

Dia menuturkan Pemprov Papua baru-baru ini telah menerbitkan surat tagihan kepada PT Freeport Indonesia terkait permintaan pembayaran atas pajak air permukaan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan PT Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.

"Pengadilan Pajak Indonesia pada 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan sehingga wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya kurang lebih Rp3,5 triliun kepada Pemprov Papua," katanya.

Sebelumnya diberitakan (Salam Papua 14 Juli 2017),  Pemerintah Provinsi Papua meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) melunasi pajak air permukaan dengan total sekitar Rp 5 Triliun, sesuai hasil keputusan Pengadilan Pajak Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap pada Januari 2017 lalu.

 "Pajak air di atas permukaan yang harus dibayar PTFI sejak tahun 2011 hingga 2015, terdiri dari denda pajak dan pokok pajak  total Rp 5 Triliun. Sebagai perusahaan yang menanam modal dan mengeruk kekayaan alam di Papua, PTFI harus taat dengan kewajibannya untuk memberikan sebagian penghasilannya dalam bentuk pajak untuk membantu pembangunan di Papua," kata Gerzon Jitmau saat diwawancarai di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, usai penyelenggaraan Rakornis Bidang Pendapatan Daerah Provonsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua, Rabu (12/7).

Menurut Gerzon, putusan perkara tersebut seharusnya menjadikan acuan bagi PT Freeport agar  beretikat baik karena sebagai perusahaan wajib pajak di daerah Papua, PTFI harus memenuhi kewajiban dalam mengembalikan sebagian yang telah di peroleh di atas Tanah Papua tanpa adanya tawar menawar.

“Tujuan akhir dari pembangunan pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, seluruh perusahaan asing termasuk PT Freeport sebagai perusahaan yang mengambil hasil kekayaan alam di atas Tanah Papua, wajib mengembalikan sebagian dari yang telah diambil sebagai partisipasi pembangunan di Papua,” kata Gerzon.

Gerzon menegaskan, tidak ada hukum yang bersifat khusus (lex specialis) yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) bagi PT Freeport  karena itu PT Freeport harus taat kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan mambayar pajak air permukaan tersebut.

"Meski pemilik saham merupakan orang asing, namun selama dia beroperasi di atas tanah negara lain, maka dia harus mentaati peraturan dari negara tersebut," kata Gerzon.

Sebelumnya pada April 2017 lalu, Gerzon kepada wartawan di Jayapura mengatakan Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan surat yang disampaikan kepada PT Freeport Indonesia untuk penagihan atas pajak air permukaan tahun 2011 hingga sekarang.

“Surat tagihan yang kami sampaikan kepada PT. Freeport Indonesia itu kami kirimkan pekan lalu ke Kantor Perwakilan PTFI di Jayapura maupun kantor pusat di Jakarta,”ungkap Gerzon Jitmau pada akhir April lalu.

 “PT. Freeport Indonesia harus bayar pajak melalui kantor kas daerah dan kalau tidak bayar kita bisa secara paksa melakukan polisi line atau ijin yang dikeluarkan Gubernur Papua bisa saja dicabut,” tegasnya.

Karena itu,  Gerzon mengimbau kepada PT Freerport Indonesia untuk segera melunasi utang pajak sebagaimana putusan pengadilan Pajak Jakarta.

“Hasil hitungan kami pajak air permukaan tahun 2011-2016 yang harus dibayar Freeprot kepada Pemprov Papua sebesar Rp 5 triliun lebih,” katanya.


Sementara pajak tahun 2017, lanjut Gerzon, PT Freeport Indonesia harus membayar pajak setiap bulan sebesar Rp 26 miliar. Sebab, sesuai putusan pengadilan bulan Januari 2017 bahwa PT Freeport Indonesia sudah harus membayar. “Putusan pengadilan sudah final dan tidak ada banding lagi,” katanya. (Ant/acik/ptd)                        
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment