Guru PNS Tak Mengajar Gaji Lancar

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mimika diminta untuk mengevaluasi pengesahan pelaksanaan tugas bagi semua Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas dengan menggunakan nota tugas. Sebab jika semua guru PNS diberikan nota tugas maka Surat Keputusan (SK) Bupati tidak berlaku lagi.

Guru Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK)  Putsinara Amungun, Agimuga, Distrik Agimuga, Jorbeam Amokwame, S.Pd saat mendatangi redaksi Salam Papua, Selasa (8/8) mengakui, salah satu rekannya yang dahulu ditempatkan di SD YPPK Putsinara Amungun, saat ini tidak menjalani aktivitas mengajar sebab telah diberikan nota tugas ke tempat lain.

"Kalau semua guru diberikan nota tugas, terus SK Bupati bagaimana?. Sekarang itu BKDD harus perketat pemberian nota tugas. Nota tugas itu menjadikan banyak guru tidak menjalankan tugas namun lancar menerima gaji," ungkap Jorbeam.

Menurut Jorbeam, nota tugas terkesan berlawanan dengan SK Bupati selaku kepala daerah yang berwewenang dalam menempatkan pegawai untuk bertugas di suatu wilayah.

"Sekarang itu sangat banyak guru PNS yang secara mendadak pindah dan tidak menjalankan tugas. Itu karena dari dinas juga bebas mengeluarkan nota tugas. Kalau memang guru pendatang tidak mampu tugas di pedalaman, lebih baik tidak usah jadi guru," katanya.

Jorbeam mengatakan, mewakili masyarakat dan tokoh pemuda Amungme mengharapkan, jika ada penerimaan CPNS harus melalui seleksi murni dan mengutamakan putra asli bukan melalui jalur bayar alias sogok.

Ia mengatakan, BKDD harus berlaku adil dan berpihak kepada putra daerah khususnya di Mimika, karena generasi mudah Mimika juga merupakan warga negara NKRI yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dalam kepemerintahan.

"Jangan terima CPNS dengan suatu transaksi kotor sehingga putra daerah tidak diberikan kesempatan. Papua salah satu provinsi yang berpotensi di Indonesia untuk adanya penerimaan CPNS. Tolong kalau nanti 2018 atau 2019 ada penerimaan harus diutamakan putra daerah,"katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment