Ijin HO Dicabut PAD Hilang Rp 2 M

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) -  Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mimika, Limi Mokodompit mengatakan, penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas  Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan (HO) di daerah serta keputusan mencabut penarikan retribusi HO akan berdampak hilangnya target  pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2 Miliar.

Hal tersebut disamapaikan Limi dalam pembahasan penanggapan pencabutan ijin HO bersama pemangku Jabatan lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di ruang pertemuan lantai 3, Kantor Bupati, Jalan Cenderawasih, SP 3, Distrik Kuala Kencana, Selasa (22/8).

“Saya setuju  kalau alasan Mendagri mencabut ijin HO karena sangat mempengaruhi investasi daerah. Dan itu sah-sah saja. Tapi kita akan kehilangan sumber penerimaan untuk dimasukan ke PAD,”ungkap Limi.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You tersebut, Limi mengatakan, dalam tahun berjalan BLH diberikan target sebesar Rp 2 miliar dalam memberikan kontribusi kepada daerah. Dengan demikian jika HO dicabut serta ketika Pemkab tidak memiliki upaya lain, maka pemasukan akan kosong ke PAD.

Hal yang sama juga diakui Sekda Ausilius. Menurut Ausilius, jika retribusi ini dicabut maka kekayaan yang ada diatas bumi Mimika tidak akan bisa dikembalikan sebagai PAD, namun akan hilang sebab  penarikan retribusi tidak diberlakukan.

Terkait hal itu, Ausilius mengharapkan agar seluruh  pemangku jabatan lingkup Pemkab Mimika harus bisa mencari solusi agar bisa mengembalikan pemberlakuan sumber pemasukan tersebut.

“Kita semua harus berembuk bersama secara intens supaya bisa berkoordinasi dengan Mendagri. Kalau ijin dicabut, berarti penarikan retribusi akan hilang, lalu PAD kita akan kosong. Ini harus dibahas secara berulang-ulang sampai menemukan titik akhir yang baik,”ujar Ausilius. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment