Insiden Poumako Tanggungjawab Pemerintah

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Ketua Lembaga Musyawarah Adat Kamoro (Lemasko), Robertus Waraopea, SH menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bertanggungjawab terhadap insiden antar nelayan di Poumako. Karena sosialisasi tidak dilakukan secara baik.

Kepada wartawan saat ditemui di Jalan Leo Mamiri, Jumat (11/8), Robert menjelaskan memang pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pasca demo yang dilakukan nelayan lokal. Dari koordinasi itulah dibuat beberapa poin pernyataan sikap.

Selanjutnya, dilakukan lagi pertemuan antara tujuh kepala kampung dari Poumako dan para  nelayan juga Lemasko serta Kepala Distrik Mimika Timur, dikarenakan ada kekuatiran timbulnya masalah yang lebih besar. Hasilnya, pemerintah mengeluarkan moratorium sambil dilakukan pendataan serta pengaturan baik nelayan lokal maupun nelayan non lokal.

Dalam pendataan yang dimaksud dan dilakukan pemerintah, akan dipastikan terkait peralatan yang dipakai oleh nelayan, jenis pukat, kapal dan izin. Termasuk jumlah nelayan dan jumlah orang per kapalnya.

Rapat tersebut kemudian disusul rapat berikutnya, perwakilan masyarakat di Poumako dan nelayan lokal pribumi semuanya diundang dan berbicara soal dinas tetap melakukan moratorium dalam rangka pendataan dan akan meminta petunjuk ke Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Papua.

“Namun dalam perjalanannya, ternyata sejumlah nelayan tetap melaut, dan bahkan sudah mengantongi izin. Sedangkan masyarakat atau nelayan lokal belum mengetahui soal izin tersebut, pasalnya izin tersebut ditandatangani oleh kepala desa setempat,” ungkap Robert.

Hal itu menurut Robert, membuat masyarakat atau nelayan lokal menjadi berang, sehingga ketika nelayan lokal mendapat nelayan non lokal sedang melaut, akhirnya masyarakat menahan hasil tangkapan serta peralatannya.

"Jadi soal informasi bahwa itu penjarahan, sebenarnya tidak juga. Karena nelayan lokal ini merasa bahwa moratorium belum dicabut, serta belum ada sosialisasi. Tetapi nelayan non Papua sudah melaut. Kami sudah tulis kronologisnya, itu adalah upaya Lemasko dalam rangka mencari solusi untuk persoalan di Poumako," terangnya.

Karena itu lanjut Robert, seharusnya dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait agar masyarakat tidak menjadi bingung. Dan nelayan non lokal harus taat dengan moratorium yang dikeluarkan.

"Kenapa ada nelayan yang pergi melaut selagi ada moratorium. Kenapa izin sudah dipegang oleh para nelayan non pribumi tetapi belum dipegang oleh masyarakat lokal," Tanya Robert.

Sehingga, Robert menyayangkan adanya rapat-rapat yang sudah dilakukan dan hanya melibatkan para kepala kampung, tidak melibatkan Lemasko. Sebab seharusnya Lemasko ikut didalamnya, karena Lemasko adalah lembaga yang melindungi hak-hak masyarakat adat Kamoro.

"Jujur saja kami dari Lemasko kecewa, karena rapat terakhir yang dilakukan tidak melibatkan kami," ujarnya.

Robert juga mengungkapkan, beberapa kali pengusaha ikan datang ke Lemasko untuk minta surat rekomendasi, tetapi itu ditolak karena adanya moratorium, dan juga Lemasko menghargai proses yang dilakukan pemerintah. Tetapi, ternyata rapat dilakukan tanpa melibatkan Lemasko. Sehingga Ia menilai pemerintah tidak jeli, karena sebelum izin diserahkan seharusnya disampaikan kepada Kepolisian atau Polairud, Lanal dan Lemasko sendiri. Tetapi ternyata izin ada ditangan nelayan non lokal sebelum diketahui masyarakat lokal.

"Sosialisasi adalah hal yang paling penting. Sebelum sampai di tangan nelayan non Papua harus ada sosialisasi kepada masyarakat lokal. Tapi ini tidak dilakukan," ungkapnya.

Selanjutnya untuk kedepan, Lemasko meminta agar semua aktivitas nelayan non lokal harus dihentikan sementara. Selanjutnya dilakukan sosialisasi oleh DKP kepada masyarakat atau nelayan tentang aturan Undang-Undang perikanan yang berlaku di Negara Indonesia.

“Supaya nelayan pribumi tahu soal hak, dan non pribumi juga demikian. Tentang batas yang masuk dalam wilayah tradisional, disitu jelas bahwa pemda tidak berwenang memberi izin ataupun melarang,” katanya.


Terkait inseiden yang sudah terjadi, Robert meminta pihak keamanan segera mengusut provokator dibalik insiden tersebut. Karena menurutnya, ada provokator sehingga terjadi hal tersebut. "Kami sudah kasih tahu Kapolres. Sementara kita tunggu pendataan," katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment