Inspektorat Periksa Pengelolaan Dana Desa

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) -  Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius Sasarari mengakui dalam waktu dekat akan menjalani proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 .

“Untuk pemeriksaan dana desa itu bisa di bulan Agustus, September atau Oktober. Karena sementara, kami masih proses penyususnan laporan terhadap beberapa SKPD. Kita optimis dalam waktu sisa ini bisa menjangkau beberapa SKPD dan Distrik,” katanya  ketika ditemui Salam Papua di ruang kerjanya, Senin (31/7).

Dia mengakui, pemeriksaan pengelolaan dana desa sudah termasuk dalam program kerja  pemeriksaan atau pengawasan tahunan (PKPT) Inspektorat tahun anggaran 2017. Namun  Inspektorat sementara dalam proses penyelesaian pemeriksaan penerapan keuangan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika proses pemeriksaan pada beberapa SKPD tersebut sudah selesai diperiksa.  Inspektorat akan mengecek faktanya di distrik untuk memeriksa dana desa.

Menurut Yulius, prosedur pemeriksaan dana desa akan diawali disetiap distrik. Sehingga sumber data pemeriksaan keuangan, khusus dana desa akan bersumber dari Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkaitan dengan administrasi. Sementara di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) terkait pemberdayaan masyarakat kampung.

“Kami akan berkoordinasi dengan BPKAD dan BPM, supaya bisa mengambil data baik administrasi atau pun pemeberdayaan masyarakat kampung,” ujarnya.

Yulius mengakui, penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 akan diperiksa pada tahun anggaran 2017. Hal ini dikerenakan program dana desa merupakan program yang baru dilaskanakan beberapa tahun terakhir. Maka perlu dimulai dengan pembinaan kepada aparat Kampung terutama Kepala Kampung yang bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran.

Proses pencairan dana desa dari Pusat dan Kabupaten telah memiliki petunjuk teknis (Juknis) sendiri terkait sistem pengelolaan keuangan desa dan kampung.

Sesuai aturan yang berlaku, katanya pencairan dana desa tahapan tahun berikutnya akan dilakukan masing-masing kampung, setelah melengkapi laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.


“Jadi Kepala  kampung tidak bisa tuntut pencairan dana desa 2017, Kalau laporan pertanggungjawaban tahun 2016 belum diserahkan kepada BPKAD. Pencairan itu tidak sembarang dilakukan karena itu menyangkut uang negara,”jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment