Karyawan Suka Mogok dan Hambat Produksi

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) –  Direktur EVP Human Resources PT Freeport Indonesia (PTFI) Ahmad Didi Ardianto menegaskan, sebenarnya Management tidak ingin melakukan pemutuhan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Justru sebaliknya Management ingin mengakomodir karyawan yang bekerja di open pit ke undergrund. Namun, para karyawan tersebut sering melakukan mogok kerja hingga menghambat proses produksi.

"Karena cadangan bahan baku diatas (open pit) persediaanya sudah menipis dan kita alihkan ke underground. Untuk memindahkannya membutuhkan proses dan pada proses tersebut karyawan di open pit sering mogok dan itu sangat menggangu. Sebenarnya karyawan tersebut tidak kita PHK tetapi ingin kita pindahkan ke underground,"  kata Didi dalam Pertemuan Dengar Pendapat dengan DPRD Mimika, di ruang rapat pleno lantai 3 Kantor DPRD Mimika, Senin (21/8).

DPRD Mimika mengundang Management PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendapatkan pendapat  terkait furlough yang dilakukan beberapa waktu lalu yang membuat ribuan karyawan mogok kerja hingga terjadi  aksi pengrusakan pada Sabtu (19/8) di sejumlah titik di Kota Timika.

Pertemuan dengar pendapat ini dipimpin Ketua DPRD Mimika Elminus Mom. "Hari ini saya memanggil Bapak-bapak dari PTFI untuk mendengar secara langsung pejelasan dari manejemen PTFI tentang awal mula permasalahan yang terjadi antara mantan karyawan dengan PTFI hingga terjadi kerusuhan kemarin itu," kata Elminus.

Direktur SDM PTFI Ahmad Didi Ardianto sebelum menceritakan kronologis kejadian tersebut terlebih dahulu menceritakan latar belakang yang terjadi pada perusahaan sehingga terjadinya furlough tersebut.

Pada kesempatan tersebut Didi menyampaikan, selain pemindahan dari open pit ke underground, ada permasalahan terjadi terkait perubahan undang-undang yang mengakibatkan PTFI tidak bisa kembali mengeksport produknya. Akibatnya PTFI harus melakukan perubahan rencana strategis dengan cara mengantisipasi kondisi saat ini dan kondisi masa depan.

"Akibat perubahan undang-undang yang menyebabkan tidak bisa mengekspor hasil produksi hingga 60 persen maka PTFI melakukan efisiensi disegala bidang termasuk pada karyawan yang diberi nama furlough dan tidak mem-PHK karyawan. Melalui furlough, manajemen membebaskan tanggung jawab karyawan, tetapi masih dibayarkannya hak-hak karyawan. Selama proses itu, kami selalu berkomunikasi dengan stakeholder dan termasuk dengan SPSI. Sayangnya komunikasi-komunikasi kami tersebut tidak selalu disambut dengan positif dan para karyawan ada yang befikir ini dipaksakan," kata Didi.

Usai pertemuan, kepada wartawan Didi mengatakan, manajemen  menyambut baik pertemuan tersebut karena DPRD bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.

“Pertemuan ini bagus untuk komunikasi untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya sehingga semua pihak bisa mendapatkan gambaran yang netral dan factual serta tidak ada asumsi-asumsi berpikir A, berpikir B,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Mimika Elminus Mom usai rapat mengatakan, selanjutnya DPRD akan menyurati SPSI dan karyawan untuk mendengar pendapat mereka secara langsung. Nantinya akan disinkronkan dengan pendapat dari Management PTFI.

Namun sebelum memanggil SPSI, DPRD Mimika menunggu kronologis kejadian mulai dari awal hingga terjadi pengrusakan fasilitas perusahaan untuk dipelajari terlebih dahulu sebagai dasar untuk mensinkronkan dengan pendapat dari SPSI.
“Kami minta kronologis kejadian, karena selama ini kami tidak tahu,” ungkap Elminus.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, ketua-ketua Komisi DPRD dan menjemen PTFI yang terdiri dari Direktur SDM dan didampingi oleh beberapa Vice Presiden PTFI serta beberapa anggota DPRD Mimika. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment