Kebijakan Sektor Perikanan Perlu Lihat Potensi Daerah

Bagikan Bagikan



SAPA (JAKARTA) - Kebijakan sektor perikanan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu pula untuk melihat apakah regulasi yang dihasilkan juga sesuai dengan potensi yang ada di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Jangan sampai akibat kebijakan kementerian kemudian rakyat menerima akibatnya sehingga industri atau pendapatannya mati," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso dalam rilis, Jumat (11/8).

Untuk itu, ujar dia, diharapkan setiap kebijakan pemerintah harus betul melihat kondisi daerah supaya bisa sama-sama dirasakan agar jangan sampai ada kalangan masyarakat ada yang dirugikan.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono menginginkan pemerintah dapat menunda larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap perikanan hingga sampai Desember 2019.

"Kami mendukung Presiden untuk segera menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan regulasi penundaan pelarangan cantrang, dogol, payang sampai Desember 2019," kata Ono Surono.

Menurut Ono, periode tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk membuat kajian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya penggunaan cantrang/dogol/payang oleh Tim Kajian yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, akademisi, dan nelayan.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan penggantian alat tangkap 100 persen dari APBN untuk nelayan 10 GT ke bawah dan perintahkan perbankan/BUMN untuk membiayai pergantian alat tangkap kepada nelayan 10 GT ke bawah.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga harus mengatur wilayah dan jumlah alat tangkap cantrang/dogol/payang pada masa penundaan sampai Desember 2019 tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa hingga kini, nelayan cantrang/dogol/payang yang mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti senyatanya baru direalisasi kurang dari 20 persen.

Sementara itu, pengamat sektor kelautan Abdul Halim menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan kelompok nelayan harus dapat menemukan titik temu untuk mencari solusi terbaik pengembangan perikanan di Tanah Air.

"Kedua belah pihak harus mengupayakan adanya titik temu mengatasi dampak sosial ekonomi yang muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri KKP No. 2/2015," kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu (5/7).

Regulasi tersebut adalah terkait tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

KKP mengeluarkan aturan itu antara lain karena jenis alat tangkap tersebut dinilai telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan serta mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Menurut Abdul Halim, titik temu yang bisa disepakati antara lain adalah menyegerakan penggantian alat tangkap, memfasilitasi permodalan, dan menyosialisasikan upaya peralihan alat tangkap tanpa mengkriminalisasi nelayan di laut. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment