KPK Dampingi Pemkab Jayawijaya Awasi Dana Desa

Bagikan Bagikan


SAPA (WAMENA) - Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi pejabat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selama tiga hari mengenai teknik pengawasan dan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat untuk ratusan kampung di wilayah itu.

"Kehadiran KPK ini sangat mendesak, yaitu soal dana desa. Makanya saya bilang KPK hadir untuk 'stressing’ supaya kita bersih, kalau tidak bersih, ditindak supaya masuk penjara," kata Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat (18/8).

Khusus di Jayawijaya, menurut dia, hingga tahun 2017, sudah beredar Rp367 miliar dana desa di 40 distrik. Namun, belum digunakan dengan baik.

"Kurang lebih Rp367 miliar, tetapi ini ibarat kita buang garam di laut (tidak menunjukan dampak positif)," katanya.

Selama tiga hari di Jayawijaya sejak Senin 21 Agustus, deputi bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi dari KPK itu akan bertemu dengan seluruh pimpinan SKPD, DPRD dan bupati serta wakil bupati Jayawijaya.

"Tanggal 22 itu KPK dengan kepala desa, sekretaris desa dan kepala distrik yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Tanggal 23 itu nanti dengan kabupaten pemekaran, tetapi undangan saya yang kasi keluar, kalau mereka tidak datang, itu berarti ada sesuatu yang harus periksa oleh KPK," katanya.

Menurut dia, kedatangan KPK merupakan komitmen mereka untuk menjadikan Jayawijaya sebagai model di Papua untuk pembinaan dan pengelolaan keuangan, dan melalui kerjasama tersebut, penggunaan dana di tingkat SKPD hingga distrik dan kampung akan diawasi.

"Kita akan mulai mengawasi dana-dana tersebut melalui `e-planning and e-budgeting` (perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik) kerjasama dengan KPK yang sudah kita lakukan, sehingga hal itu mendorong kepala kampung untuk secara transparan mengelola uang," katanya.

Bupati Wempi mengatakan sudah mengingatkan kepala kampung untuk memanfaatkan dana sesuai peruntukan agar tidak menimbulkan sanksi hukum bagi kepala kampung bersangkutan.



"Harapan kita, masyarakat memanfaatkan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan baik dan disyukuri. Uang itu memang tidak sebanding dengan tingkat kesulitan kita, tetapi harus dijadikan spirit untuk kita bekerja lebih keras, lebih baik dan hidup lebih layak," katanya. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment