KPU Papua Ajukan Tambahan Dana PSU

Bagikan Bagikan



SAPA (JAYAPURA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua berencana mengajukan tambahan dana untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada 32 TPS dari dua distrik yaitu Kaureh dan Namblong di Kabupaten Jayapura yang ditemukan bermasalah saat verifikasi pada Senin (7/8).

"Jadi, untuk menyikapi PSU di 32 TPS dari dua Distrik Kaureh dan Namblong, kami berencana untuk meminta tambahan dana kepada pemerintah setempat," kata Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi, di Jayapura, Jumat (11/8).

Menurut dia, sebanyak 32 TPS yang ditemukan bermasalah itu belum termasuk dalam hitungan 229 TPS dari 17 distrik yang diagendakan PSU pada 23 Agustus 2017 dengan nilai Rp10 miliar.

"Karena itu, kami akan bicarakan lagi bahwa ada penambahan TPS yang berimplikasi pada penambahan biaya untuk 32 TPS di dua distrik tadi. Dana itu sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar," katanya lagi.

Pada pertengahan Juli lalu, KPU Provinsi Papua yang dipercayakan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di Kabupaten Jayapura mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp10 miliar atau jauh lebih banyak dari usulan KPU Kabupaten Jayapura sebelumnya yakni sebesar Rp7,5 miliar.

Pengusulan dana sebesar itu disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Isak Hindom agar kegiatan sosialiasi dan biaya perekrutan kembali anggota PPD dan PPS yang sudah berakhir masa tugasnya bisa terakomodasi.

"Seperti diketahui bahwa dana yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Jayapura sebesar Rp7,5 miliar, tanpa memasukkan dana untuk sosialisasi dan bimbingan teknis serta biaya perekrutan ulang anggota PPD dan PPS yang masa tugas telah berakhir," katanya pula.

Pihaknya ingin memberikan penjelasan atau sosialisasi ulang kepada masyarakat Kabupaten Jayapura terkait PSU itu.

"Inilah alasan kenapa ada peningkatan anggaran dari estimasi sebelumnya hanya Rp7,5 miliar menjadi Rp10 miliar," katanya lagi. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment