KPU Tunggu Tanggapan Rehabilitasi Nama Baik

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika pada Divisi Hukum, Alfrets Petupetu, mengatakan berkaitan rehabilitasi nama baik kelima Komisioner KPU yang tercantum dalam salinan putusan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) nomor 103/DKPP-PKE-VI/2017, kini pihaknya masih menunggu tanggapan dari pihak pengadu.

“Menyangkut rehabilitasi nama baik KPU Mimika, termasuk putusan yang kemarin itu, merupakan bagian dari putusan DKPP,” kata Alfrets saat ditemui Salam Papua diruang kerjanya Kantor KPU Kabupaten Mimika, Jalan Yos Sudarso, Rabu (30/8).

Alfrets menjelaskan, pihaknya kini masih menunggu tanggapan dari pihak pengadu berkaitan hasil putusan DKPP. Sebab, didalam putusan tersebut majelis hakim DKPP menolak pengaduan yang disampaikan oleh pihak pengadu. Pasalnya, dalam menjawab semua pengaduan yang disampaikan pihak pengadu, Komisioner KPU memberikan penjelasan meyakinkan kepada majelis hakim DKPP.

“Rahabilitasi nama baik apakah akan ditanggapi oleh pengadu atau tidak, tetapi bagi kita putusan DKPP itu yang menyatakan bahwa aduan mereka ditolak secara keseluruhan dan tidak terbukti,” jelasnya.

Ia mengakui, didalam sidang DKPP tidak mencari kesalahan seseorang atau institusi, tetapi bagaimana majelis hakim melihat sisi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga bagi siapa yang menjalankan aturan hukum dan siapa yang tidak menjalankan aturan hokum, akan terbukti didalam sidang.

Selain itu, hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa semua yang tidak sesuai dilaksanakan bisa ditempuh melalui jalur hukum. Sehingga nantinya didalam sidanglah yang akan memutuskan benar atau tidaknya.

“Ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua bahwa jalur hukum itu terbuka. Sehingga benar dan salah, ditolak atau diterima, itu adalah urusan pengadilan,” katanya.

Sebagai Komisioner KPU, dirinya bersama keempat rekannya yang lain akan tetap melaksanakan kewajiban sesuai yang tertulis dalam aturan dan Undang-undang. Sebab aturan dan Undang-undanglah yang menjadi dasar KPU dalam melaksanakan tugasnya.


“Kami sebagai penyelenggara hanya melaksanakan apa yang merupakan kewajiban kami, sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadi dasar kita bekerja,” tuturnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment