KPUD Mimika Tunggu Sidang Putusan DKPP

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika Ocefina T Magal, S.KM mengatakan pihaknya telah mengikuti sidang pertama dengan materi gugatan dari beberapa orang dan saat  masih menunggu sidang kedua dengan materi putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami sudah mengikuti sidang pertama di DKPP. Sekarang kami menunggu jadwal sidang kedua. Nanti akan diinformasikan waktunya," kata Ocefina saat ditemui waratawan dikantornya di jalan Yos Soedarso, Rabu (2/8).

Ocefina menjelaskan, dalam sidang tersebut dihadiri tiga penggugat dan tiga saksi dari penggugat serta pengacaranya untuk mendengarkan materi gugatan yang disampaikan serta mendengarkan keterangan dari tergugat yang disertai bukti dari apa yang menjadi gugatan.

"Tiga penggugat itu adalah Anton Bukaleng, Yoel Yolemal, Eska Magai dan sebagai saksi Fabianus Jemadu, Anton Yolemal dan Melanus Materbongs dengan kuasa hukumnya Ruben. Mereka sebagai saksi untuk memberikan keterangan pada saat pleno tanggal 10 dan 18 sekalian mereka menceritakan pada saat pleno tanggal 29 mei 2014 lalu," jelasnya.

Ocefina menjelaskan, dalam sidang DKPP tersebut ada 3 pertanyaan yang di lontarkan oleh pihak penggugat diantaranya mereka mempertanyakan ketidakhadiran Bawaslu Provinsi, mempertanyakan keabsahan dari dokumen hasil rekapitulasi hasil perolehan suara dan kursi calon anggota terpilih, serta mempertanyakan pleno penetapan KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN Jayapura.

Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan penggugat, Oce menjelaskan, ketidakhadiran Bawaslu karena sengketa Pileg ini sudah dari tahun 2014 dan ada Pilkada yang bermasalah sehinga harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Selain itu, lanjutnya, saat pleno tersebut ada salah satu saksi dari patai PPP mempertanyakan keabasahan dokumen tersebut sehingga pihak KPU Mimika telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk mendapatkan dokumen yang asli untuk memenuhi permintaan saksi dari PPP.

Ia juga menambahkan, pleno penetapan keanggotaan DPRD Mimika peridoe 2014-2019 berdasarkan perintah langsung dari KPU RI, yang pada saat ini dilakukan pertemuan antara 5 lembaga diantaranya KPU RI, Bawaslu RI, Kemenkumham, Mendagri (Ditjen Otda), Menko Polhukam memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Mimika untuk melaksanakan pleno penetapan keanggotaan DPRD Mimika sesuai petunjuk putusan PTUN, yakni melaksanakan pleno harus dihadiri oleh Bawaslu.
"Kami sudah menyurati Bawaslu tapi balasannya Pileg Mimika sudah lewat dan sekarang ini masih ada PSU di beberapa kabupaten di pegununangan. Jadi kami diberikan rekomendasi untuk melaksanakan pleno. Kami juga sudah koordinasi dengan KPU Provinsi untuk dokumen yang diminta dan itu sudah kami penuhi, dan kami juga telah melaksanakan putusan PTUN sesuai perintah dari KPU RI," ungkapnya.

 (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment