Masyarakat Berhak Tahu Pelaksanaan Anggaran

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Pasca penetapan APBD Kabupaten Mimika pada Juni 2017 hingga pembagian Dokumen Pelaksanaan Angagaran (DPA) kepada masing-masing SKPD di lingkup Pemda Mimika, tak banyak informasi tentang pelaksanaan anggaran tersebut.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapnesi) Kabupaten Mimika, Daud Bunga, SH, mengatakan, koordinasi antara Gapensi dan Pemkab Mimika memang sangat minim. Apalagi akhir-akhir ini, pemerintah terkesan tertutup soal anggaran.

“Semestinya pemerintah terbuka, karena masyarakat berhak memperoleh informasi apa saja tentang anggaran daerah,” kata Daud saat ditemui wartawan di Kantor Gapensi, Kamis (3/8).

Daud mengatakan, Gapensi tidak pernah diajak oleh Pemkab untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Mimika. Bahkan DPA sangat sulit untuk diketahui. Ini menunjukkan bahwa tidak ada transparansi.

Dijelaskan, sebagai asosiasi yang sah dan diakui oleh pemerintah dan hukum, seharusnya ada informasi dan koordinasi dari pemerintah kepada Gapensi.

Dari sisi birokrasi lanjutnya, pada prinsipnya Gapensi tidak punya kewenangan, namun yang penting adalah koordinasi sehingga anggota Gapensi yang berjumlah 377 perusahaan juga bisa mendapat informasi terkait dengan pekerjaan atau program dari pemerintah yang dapat dibantu oleh kontraktor.
“Kami sangat kecewa, bahwa kami selaku asosiasi tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.


Dikatakan, saat ini memang masyarakat bisa memperoleh informasi melalui LPSE, tapi tidak menjamin karena tidak semua pekerjaan ada di LPSE. Tidak semua masyarakat juga memiliki akses internet. Ke depan ia berharap agar pemerintah lebih terbuka dan transparan soal program dan anggaran, sehingga masyarakat maupun kontraktor bisa memperoleh informasi karena, itu adalah hak masyarakat. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment