Masyarakat Kamoro Diminta Awasi Hak Ulayat Laut

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) – Mengingat adanya moratorium operasional penangkapan bagi nelayan non lokal diwilayah laut Mimika, maka Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta agar seluruh masyarakat Kamoro mengawasi hak ulayat lautnya masing-masing.

Sekretaris Lemasko Marianus Maknaipeku kepada Salam Papua saat dijumpai di Kantor Sentra Pemerintahan, Kamis (3/8), mengatakan Lemasko dan seluruh masyarakat pesisir khususnya Kamoro, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sepakat nelayan non lokal tidak diperbolehkan melaut dalam wilayah atau jangkauan yang hanya diperbolehkan bagi nelayan lokal.

“Pemkab Mimika sudah menentukan agar tidak diberikan keleluasaan bagi para nelayan pendatang (non lokal). Karena itu masyarakat Kamoro juga harus bisa berperan agar moratorium itu tidak dilanggar,” kata Marianus.

Beberapa pekan mendatang, kata Marianus, Lemasko akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait laut sekaligus tanah dan hutan. Sebab berdasarkan filosofi masyarakat Kamoro, laut adalah ibu, sedangkan sungai, sampan dan sagu (3S) adalah sumber hidup.

“Kami orang Kamoro itu tidak akan bisa hidup dari yang lainnya, kecuali dari hasil laut. Jadi kalau hasil laut kami terus dikeruk orang lain, maka kami mau hidup dari mana?”

Sebelumnya jika masyarakat Kamoro tidak berontak dengan melakukan aksi pemalangan yang baru-baru ini dilakukan, maka hasil tangkapan akan terus berkurang, dan menjadikan mereka sebagai pembeli ikan dan hasil laut diatas tanah sendiri. Sebab menurut Marianus, kehidupan masyarakat Kamoro sangat berpatokan kepada hasil laut.

Meski demikian, masyarakat Kamoro tidak bermaksud untuk memusuhi nelayan pendatang, akan tetapi ingin memberikan pelajaran agar nelayan pendatang bisa mengikuti aturan yang berlaku dalam undang-undang kelautan di Negara Indonesia. Sebab aturan penangkapan hasil laut telah diatur, terkait jangkauan penangkapan bagi nelayan dengan peralatan kecil dan peralatan besar atau modern.

“Masyarakat Kamoro menginginkan investor yang masuk diwilayah Mimika hanya untuk membeli, bukan menangkap. Sehingga saling menunjang perekonomian tanpa sistim monopoli,” ujarnya.


“Jadi, masyarakat harus cekat dan menyita barang-barang, tapi jangan melukai orang atau merusak peralatan,” tambahnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment