Merdekakan Nelayan Kamoro dari Penjajahan Nelayan Luar

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Robert Waraopea menegaskan, sejumlah aksi yang dilakukan masyarakat nelayan Suku Kamoro di Poumako dalam sebulan terakhir menunjukkan selama ini mereka masih belum merdeka dari penjajahan nelayan luar atau pendatang.

“Permasalahan utamanya adalah hasil tangkapan ikan nelayan Kamoro di pesisir selama ini jumlahnya mulai berkurang. Diduga penyebabnya adalah aktivitas nelayan pendatang yang menangkap ikan menggunakan jaring yang besar dan panjang, masuk ke wilayah tangkapan nelayan tradisional. Ini merupakan suatu bentuk penjajahan karena itu harus ada upaya dan ketegasan dari pemerintah daerah untuk memerdekaan nelayan Kamoro, agar mereka juga bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak seperti sebelumnya,” kata Robert kepada Salam Papua, Jumat (18/8).

Robert yang juga salah satu calon Bupati Mimika periode 2018-2023 yang akan maju melalui jalur independen mengatakan, dirinya dan masyarakat Kamoro bukan anti nelayan pendatang. Selama ini masyarakat Suku Kamoro selalu terbuka, hidup rukun dan damai  dengan warga pendatang. Namun yang diinginkan adalah Pemkab Mimika melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus menerapkan secara tegas Undang-Undang tentang Perikanan di daerah ini, yang sudah mengatur secara jelas, wilayah laut yang menjadi area tangkapan bagi nelayan tradisional dan nelayan dengan peralatan modern.

“Undang-Undang Perikanan sudah mengatur hal tersebut dan tinggal direalisasikan di daerah ini oleh pemerintah melalui dinas terkait. Penerapan tegas undang-undang tersebut merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada nelayan tradisonal. Tugas pemerintah adalah memproteksi nelayan local agar hasil tangkapan mereka tidak menurun karena aktivitas nelayan pendatang,” ujar Robert.

Menurut Robert, Pemkab Mimika harus menentukan batas-batas wilayah tangkapan nelayan tradisional dan nelayan modern (pendatang-Red) melalui regulasi yang jelas. Setelah itu diumumkan dan disosialisasikan secara terbuka kepada semua nelayan, kemudian direalisasikan.

“Mesti juga ada pihak yang mengawasi pelaksanaannya di laut, agar nelayan tradisional dan nelayan pendatang tidak melanggar batas-batas tersebut,” kata Robert yang memilih Alberth Bolang, SH sebagai calon wakilnya di Pilkada serentak 2018 mendatang.

Robert mengemukakan, sejauh ini sudah ada bantuan peralatan dari pemerintah daerah terhadap nelayan Suku Kamoro tapi karena tidak diikuti dengan pelatihan dan pendampingan sehingga bantuan tersebut menjadi mubasir dan tidak memberi dampak positif bagi kehidupan dan kesejahteraan nelayan.

“Masyarakat nelayan Suku Kamoro membutuhkan keberpihakan yang jelas dan nyata, yang membuat mereka mampu menggunakan berbagai bantuan yang diberikan sehingga menjadi mandiri,” ujar Robert.


Robert meminta sejumlah pihak di Pelabuhan Perikanan di Poumako agar bekerja mengikuti tupoksi yang sudah digariskan, yang tentu saja menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat nelayan. “Perlu ada keberpihakan yang nyata dari semua pihak di Poumako, baik itu pegawai pemerintah atau aparat keamanan. Bukan sebaliknya. Hanya dengan cara itu semua nelayan, baik itu nelayan local atau pendatang merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya,” tegas Robert. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment