Merusak Citra Bupati Jenni Harus Dicopot

Bagikan Bagikan



“Di Mimika ini ada banyak PNS yang memiliki reputasi dan kinerja yang baik. Mereka inilah yang mesti diberi jabatan agar kinerja mereka memberi citra positif kepada bupati dan tentu saja itu menjadi modal yang baik bagi Eltinus Omaleng dalam Pilkada nanti.”

SAPA (TIMIKA) – Tokoh masyarakat Mimika asal Kei, Valentinus Ulahayanan, SH alias Valen Kay (VK) menegaskan tindakan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), Jenni O. Usmany tidak membayar dana insentif bagi ratusan guru honor yang mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak, telah merusak citra Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH.

“Karena itu Bupati Mimika harus mencopot Jenni dari jabatan Kadispendasbud. Tidak bisa tidak, bila ingin citra bupati tidak rusak dan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah pedalaman pegunungan dan pesisir bisa kembali normal,” kata  VK, Kamis (3/8).

VK mengatakan, saat ini Eltinus Omaleng ingin kembali bertarung dalam Pilkada Mimika pada tahun 2018 mendatang. Bagaimana bisa didukung oleh masyarakat dan kembali menang, kalau citranya sudah dirusak oleh Kadispendasbud. Apalagi masalah ini menjadi viral di media sosial, yang dikritik memang Kadispendasbud dan kroni-kroninya, tapi ujung-ujung orang menyalahkan bupati. Karena yang mengangkat Jenni menjabat Kadispendasbud adalah Bupati Mimika.

“Sekarang ini kasus dana insentif sudah ramai, menjadi buah bibir dan perguncingan negatif warga, tidak hanya di Timika tapi juga di media sosial. Apalagi diperparah oleh Demmy Daskunda yang memposting foto dan membuat status di facebook yang sifatnya menghina seorang pastor. Jadi apa yang dilakukan Jenni ini jelas-jelas merusak citra Bupati Omaleng, dan bisa saja membuat masyarakat tidak memilih Eltinus Omaleng dalam Pilkada nanti,” tegas VK.

Ketika ditanya, bagaimana kalau Bupati Omaleng tidak mencopot Jenni dari jabatan Kadispendasbud? VK mengatakan dirinya yakin seyakin-yakinnya bupati akan mencopot Jenni. “Apa yang dibuat Jenni sudah jelas dan terang benderang merusak citra bupati, jadi saya sangat yakin bupati akan mencopot dia. Di Mimika ini ada banyak PNS yang memiliki reputasi dan kinerja yang baik. Mereka-mereka inilah yang mesti diberi jabatan agar kinerja mereka memberi citra positif kepada bupati dan tentu saja itu menjadi modal yang baik bagi Eltinus Omaleng dalam Pilkada 2018 nanti,” kata VK.

VK menjelaskan, citra Bupati Mimika menjadi rusak karena alasan Jenny selaku Kadispendasbud tidak membayar dana insentif tidak benar. Karena itu para guru honor ini pernah menyampaikan Jenni memberi informasi yang salah atau berbohong kepada Bupati Mimika.

“Kalau Kadispendasbud mengatakan tidak mau membayar insentif karena ia menjalankan Permendikbud Nomor 8 tahun 2017,  pada hal Permendikbud itu diterbitkan tanggal 22 Pebruari 2017 dan diundangkan tanggal 27 Pebruari 2017. Artinya saat Permendikbud itu diterbitkan para guru honor ini sudah pergi melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di pedalaman. Mereka tidak tahu soal, tapi kenapa mereka kena getahnya,” kata VK.

VK menegaskan Peraturan Pemerintah apa pun, termasuk Permendikbud, kalau diterapkan tidak tepat waktu dan tepat sasaran, maka akan berdampak merugikan orang lain yang tidak bersalah. “Misalnya Permendikbud Nomor 8 tahun 2017, menurut saya, Jenni selaku Kadispendasbud salah karena memberlakukannya tidak tepat waktu, dimana diberlakukan mundur. Juga tidak tepat sasaran, karena diberlakukan pada guru honor yang sudah pergi mengajar sebelum Permendikbud itu diterbitkan. Ini namanya menghukum dan merugikan orang yang tidak bersalah,” kata VK.

Menurut VK,  mestinya ada kebijakan khusus dari Kadispendasbud untuk para guru honor yang sudah terlanjur pergi mengajar tersebut. Apalagi pemberlakukan Permendikbud ini  tidak didahului dengan sosialisasi langsung kepada yayasan-yayasan pendidikan dan para guru di daerah ini..

“Ada firman Tuhan yang berbunyi, orang yang sudah bekerja harus dibayar upahnya.  Karena itu, apa pun alasannya, Pemkab Mimika melalui Dispendasbud harus membayar insentif untuk guru honor yang sudah bekerja. Apalagi alasannya Permendikbud  yang diberlakukan mundur. Ini dosa besar,” kata VK.

Selain itu, tindakan Jenni dinilai merusak citra Bupati Omaleng, karena Jenni melaporkan ratusan guru honor yang melakukan aksi menuntut pembayaran insentif itu guru illegal. Dan Bupati Omaleng mempercayai informasi itu. Padahal status para guru honor ini legal, karena nama-nama mereka terdaftar sampai ke Pusat. “Bupati mempercayai begitu saja informasi dari Kadispendasbud padahal itu informasi yang salah. Jelaslah apa yang dilakukan Jenni ini menjebak dan menjatuhkan nama bupati. Mestinya bupati melakukan cross chek ke para guru honor ini, baru mengambil sikap,” tegas VK.
VK mendukung penuh pernyataan di media massa yang disampaikan oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philip Saklil, Pr, Ketua Lemasa, Odizeus Beanal, Ketua Lemasko, Robert Waraopea, Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang yang pada intinya meminta Pemkab Mimika melalui Kadispendasbud membayar insentif untuk para guru honor ini.

“Bapak Uskup sudah menegaskan apa yang menjadi hak guru honor ini harus dibayarkan. Begitu juga Tokoh masyarakat Lemasa dan Lemasko mengatakan hal yang sama. Hemat saya, apa yang ditekankan para tokoh ini, bukan terkait kebiasaan yang sudah berjalan selama ini, tapi berkaitan dengan hak-hak dasar para guru honor yang harus dipenuhi oleh Dispendasbud. Mereka sudah mengajar dan hidup susah payah di kampung-kampung. Karena itu mereka berhak mendapat upah. Hak-hak dasar ini juga berlaku untuk Jenni, kalau Jenni sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, lalu kalau tidak dibayar gajinya, tentu saja Jenni protes dan menuntut untuk dibayar,” kata VK.


VK juga menilai tindakan Kadispendasbud kepada para guru honor ini tergolong tidak adil dan pilih kasih. “Sudah menjadi rahasia umum, Jenni sebagai Kadispendasbud juga tahu bahwa hampir semua oknum guru PNS, termasuk oknum kepala sekolah yang bertugas di pedalaman pegunungan dan pesisir, selama berbulan-bulan tinggal di Timika. Mereka baru ke tempat tugas saat ulangan atau ujian. Apakah gaji para oknum PNS ini ditahan? Tidak kan. Ini tidak benar. Kadispendasbud menahan hak guru honor yang bekerja, sementara guru PNS yang tidak bekerja dibayar hak-haknya secara rutin,” ujar VK. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment