Papua Barat Pacu Serapan Anggaran

Bagikan Bagikan



SAPA (MANOKWARI) - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memacu serapan anggaran tahun 2017 untuk menghindari sanksi dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Jumat (18/8), mengatakan serapan anggaran hingga semester dua 2017 daerah tersebut saat ini baru sekitar 20,38 persen.

Menurut dia, kondisi ini mendapat perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat. Presiden Joko Widodo sudah memberi peringatan bagi daerah yang daya serap anggaranya rendah.

Sekda menjelaskan, anggaran Papua Barat yang sudah terserap hingga semester dua ini di antaranya berupa dana transfer ke kabupaten kota seperti dana bagi hasil dana otonomi khusus dana rutin dan beberapa dana lainya.

"Memang kita salah satu daerah yang daya serap anggaran rendah. Presiden sudah menyampaikan akan memberi sanksi pada daerah yang daya serapanya belum mencapai target," ujarnya.

Menurut dia, rendahnya daya serap ini terjadi akibat keterlambatan proses tender paket pekerjaan. 2017 merupakan tahun pertama bagi Papua Barat melaksanakan proses lelang melalui LPSE.

"Kalau dipanggil presiden kita akan terus terang dan menjelaskan masalahnya. Daya serap rendah terjadi pada lambatnya proses lelang. Tahun ini pertama kali kita gunakan aplikasi LPSE," sebutnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Abia Ullu pada wawancara sebelumnya mengatakan, pekan ini presiden akan mengeluarkan suruta teguaran pertama,kedua dan ketiga bagi daerah yang memiliki daya serap rendah.

Ia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah, Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa, serta kelompok kerja mempercepat proses lelang. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment